Kejaksaan Agung: Isu pelemahan KPK dibesar-besarkan

Merdeka.com - Wakil Jaksa Agung Darmono menilai isu pelemahan KPK yang ramai belakangan ini terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, saat ini seluruh penegak hukum harus fokus memberantas korupsi secara bersama-sama.

"Melemahkan suatu lembaga itu (KPK) dibesar-besarkan. Mari sama-sama kita perkuat kalau kita semua kuat kita bisa dalam rangka memberantas penyakit nasional (korupsi)," kata Darmono dalam seminar sehari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di Hotel Atlet, Century, Jakarta, Kamis (11/10).

Isu pelemahan terhadap KPK muncul setelah DPR berencana merevisi UU KPK. Revisi itu menyangkut kewenangan KPK seperti fungsi penuntutan dan penyadapan yang terancam dihilangkan.

Hal itu langsung menuai reaksi publik. Sejumlah elemen masyarakat menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK. Hal itu ternyata mendapat perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam jumpa persnya, Senin (8/10) malam, presiden menolak UU KPK direvisi.

Lebih lanjut Darmono mendorong para jaksa agar mampu mengubah cara berpikir dan budaya kerja di Kejaksaan Agung, seperti mengoptimalkan pelayanan publik dan juga efisiensi kerja.

"Kejaksaan harus mengambil peran yang penting, apakah kita sudah maksimal karena kita sering dapat keluhan, itu yang mendorong kita karena pelayanan publik tidak maksimal. Efektivitas dan efisiensi, mengacu pada hasil yang kita capai," katanya.

Darmono juga menyindir sistem politik yang cenderung memberikan peluang korupsi, salah satu contohnya untuk menjadi kepala daerah seseorang harus menyerahkan sejumlah uang kepada pendukungnya.

"Kondisi yang terkait masalah sistem masih banyak sekali mengandung titik kelemahan. Misalkan dalam sistem politik kita bagaimana seseorang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah dalam rangka dia dapat mencalonkan," katanya. (mdk/dan)