Kejati DKI serahkan soal penundaan sidang Ahok ke majelis hakim

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak akan merasa keberatan jika sidang kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditunda usai pelaksanaan Pilgub Jakarta. Pengajuan penundaan sidang penuntutan Ahok dilakukan kepolisian dengan berdasarkan keamanan.

"Intinya kami tidak keberatan, kalau ada pengajuan penundaan," kata Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (7/4).

Lebih lanjut Waluyo mengatakan, nantinya JPU akan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait pengajuan surat tersebut. Karena surat itu ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Utara.

Orang lain juga bertanya?

"Kami serahkan itu kepada majelis hakim. Dan itu pengajuannya kan diserahkan kepada majelis hakim. Ya, jadi kami nanti tinggal mengikutinya saja," katanya.

Dia menyampaikan JPU juga tidak akan menyampaikan permohonan penundaan yang diminta oleh Polda Metro Jaya. Karena pihaknya hanya mendapatkan surat tembusan saja atas pengajuan penudaan sidang Ahok nanti.

"Jaksa tidak ada kewajiban untuk melakukan itu, sebab suratnya tidak ditujukan kepada Jaksa tapi kepada Hakim. Kami hanya tembusan aja, pemberitahuan aja. Dikabulkan atau tidak nanti itu keputusan Hakim," ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan jika surat permohonan penundaan sidang hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara saja yaitu Jaksa, Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Majelis Hakim. Selain itu, tidak bisa untuk meminta penundaan sidang.

"Sebenarnya di dalam hukum acara pidana sesuai KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan penundaan itu ya jaksa, penasehat hukum dan hakim. Di luar itu nggak punya hak. Makanya kami serahkan kepada hakim," tutupnya.

Penundaan sidang tersebut karena adanya pengajuan surat yang disampaikan Polda Metro Jaya pada Selasa (4/4) lalu. Surat penundaan sidang Ahok itu sudah ditandatangi oleh Kepala Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan yang berisi tentang permintaan penundaan sidang dengan alasan untuk menjaga situasi keamanan Jakarta agar tetap kondusif jelang putaran kedua Pilkada nanti.

(mdk/gil)