Kemendagri Didesak Ajak Duduk Pemprov Aceh dan Sumut Selesaikan Masalah 4 Pulau
Merdeka.com - Beralihnya empat pulau di Aceh Singkil menjadi masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), telah menjadi polemik yang dikhawatirkan menimbulkan gejala konflik antarmasyarakat.
Sejumlah pihak mendesak Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi Pemerintah Aceh dan Sumut untuk bertemu, dan menyelesaikan perkara pulau tersebut.
"Agar ini tidak terjadi gesekan yang bisa mengganggu keharmonisan yang selama ini sudah terbangun. Apalagi Aceh-Sumut akan menjadi tuan rumah PON 2024," kata Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin, Selasa (24/5).
-
Apa nama lain untuk pulau Sumatera? Jauh sebelum Ibnu Batutah melakukan perjalanan, pulau ini memiliki beberapa julukan, yaitu Taprobana, Sumoltra, Zamoltra, hingga Al-Rammi.
-
Mengapa suku Bidayuh berkonflik dengan suku lain? “Saat antropomorf GS3 digambar, suku Bidayuh dikuasai oleh elit Melayu, sedangkan antropomorf GS4 kemungkinan dibuat selama periode konflik yang semakin meningkat antara suku Bidayuh dan penguasa Iban dan Melayu Brunei,“ jelas tim peneliti.
-
Apa yang terjadi di Sumbar? Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memerintahkan Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi untuk menerima semua korban bencana yang dirujuk tanpa terkecuali.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Apa dampak Sumatera Thawalib? Dengan hadirnya Sumatra Thawalib dengan ajaran-ajaran pembaharuannya, hal ini langsung dirasakan dampaknya pada abad ke-20 ketika penjajah mulai menduduki Nusantara.
-
Kenapa konflik agraria di Tanjung Morawa memicu kerusuhan? Namun pasca kemerdekaan Indonesia, Deli Planters Vereeniging kembali dan ingin mengusir para penduduk yang sudah lama merawat tanah yang tinggalkannya tersebut. Penduduk yang sebagian besar petani itu menolak dan terjadilah konflik besar-besaran.
Menurutnya, jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, dia gamang hal tersebut akan membuka pintu persoalan baru, sehingga mengganggu komunikasi yang telah dibangun baik oleh kedua provinsi yang bertetangga itu.
"saya berharap semua pihak untuk tidak saling menyalahkan, apalagi menghakimi," ujarnya.
Safaruddin memastikan, sebagai wakil rakyat di DPR Aceh, pihaknya akan berjalan bersama Pemerintah Aceh untuk melakukan advokasi. Dia berharap Forum Bersama (Forbes) DPR DPD RI asal Aceh juga ikut terlibat advokasi ke Kemendagri agar empat pulau yang diklaim Sumut tersebut kembali ke wilayah Aceh.
Senada dengan Safaruddin, Anggota komisi VI DPR asal Aceh, Rafli, menyerukan semua pihak untuk duduk bersama dan tidak saling tuding soal status keempat pulau itu.
"Tentu tidak elok jika kemudian kita menyikapinya dengan saling tuding dan mencari-cari pihak yang patut disalahkan, tanpa memahami secara komprehensif semua aspek yang menjadi dasar dimungkinkannya keputusan tersebut lahir," katanya.
Sebagai corong suara rakyat Aceh di pusat, Rafli menyatakan siap ikut terlibat mengadvokasi permasalahan klaim 4 pulau yang dilakukan Sumut itu ke Kemendagri.
"Pemerintah Pusat pasti akan mendengar aspirasi masyarakat jika itu disuarakan bersama," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, perpindahan wilayah administrasi empat pulau di Aceh Singkil ke wilayah Tapanuli Tengah itu diketahui setelah beredarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021.
Pulau-pulau itu adalah Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Panjang.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikhawatirkan mengusir masyarakat adat dari tanahnya.
Baca SelengkapnyaRisiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.
Baca SelengkapnyaPangdam XV/Pattimura merapat ke eks Panglima bicara tentang kerusuhan di Maluku.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan terjadi.
Baca SelengkapnyaAceh menjadi wilayah yang kerap disinggahi pengungsi Rohingya. Mereka datang dengan kapal secara ilegal.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang
Baca SelengkapnyaSelain Papua, yang menjadi konsen TNI dalam pengamanan pada Pilkada nanti yakni di Aceh.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah berharap Pilkada kandidat melawan kotak kosong ini tidak terjadi karena tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi.
Baca SelengkapnyaReforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.
Baca Selengkapnya