Follow
Kementerian ATR/BPN Gandeng Sejumlah Instansi Tangani Sengketa Tanah
Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng sejumlah instansi pemerintah, menggelar rapat untuk membahas penanganan sengketa tanah di Cakung, Jakarta Timur.
Rapat digelar tertutup, menyusul adanya laporan pengaduan Kepala Kantor wilayah BPN DKI dan oknum Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur yang diketahui telah resmi dikenakan sanksi tegas.
Humas Kementerian ATR/BPN, Rizky belum banyak memberikan keterangan atas hasil pertemuan tersebut. "Pak Menteri tidak hadir di dalam pertemuan," tutur Rizky saat dikonfirmasi, Rabu (11/11).
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Bagaimana cara mengurus legalitas tanah? Namun sebaliknya, anda perlu mengurus sendiri surat-surat dan dokumen legalitas tanah. Hal tersebut mungkin memerlukan bantuan notaris dan tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
-
Dimana pertemuan berlangsung? Kunjungan ini diterimanya di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Senin (22/4) kemarin.
Dalam surat undangan yang tersebar di sosial media, tertulis rapat digelar untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah yang salah satu pihaknya diduga melibatkan buzzer. Rapat itu juga diduga membahas permasalahan surat keputusan BPN terkait pembatalan sertifikat salah satu tanah di Cakung.
Rapat ini digelar usai tindakan tegas Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil terhadap sembilan pejabat yang bermain dalam sengketa tanah, yang diduga bekerja sama dengan mafia tanah.
"Sengketa karena mafia tanah, kita keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan Kementerian," kata Sofyan dalam konferensi virtual, Selasa (10/11).
Sofyan menyebut, para mafia tanah memiliki banyak harta untuk menyewa buzzer untuk membuat kegaduhan dan memutarbalikkan fakta.
"Mafia sekarang itu mulai pakai buzzer, untuk melawan seolah-olah dia jadi korban. Kakek yang ditipu pendeta, apa urusannya, bagi kita mafia, ya, tetap mafia, mau itu kakek atau apa, enggak masalah," kata Sofyan.
Reporter: Nanda Perdana Putra
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam forum GTRA tersebut dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat.
Baca Selengkapnya
Penyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca Selengkapnya
Langkah ini sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan.
Baca Selengkapnya
Berikut momen eks Panglima TNI ajak Laksamana Yudo hingga Kabareskrim untuk membahas masalah penting.
Baca Selengkapnya
Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca Selengkapnya
Agus Harmurti Yudhoyono mengunjungi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantornya
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan.
Baca Selengkapnya
Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Menurut AHY, mafia tanah menyebabkan kerugian negara menjadi banyak. Selain itu, rakyat juga menderita akibat mafia tanah ini.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca Selengkapnya
Raja Juli Antoni mengaku mendapat banyak masukan, data dan brief dari Kepala BPKP.
Baca Selengkapnya