Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kepala BNPT: Ada Partai Baru Terafiliasi Terorisme, Tapi Tak Lolos Verifikasi

Kepala BNPT: Ada Partai Baru Terafiliasi Terorisme, Tapi Tak Lolos Verifikasi Kepala BNPT Boy Rafli Amar. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar membenarkan ada partai politik baru yang terafiliasi kelompok terorisme. Namun Boy bersyukur, partai tersebut tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikarenakan syarat administrasi.

“Terafiliasi ya (kelompok terorisme). (Tapi) tidak lolos verifikasi,” kata Boy usai acara BNPT bertajuk Dialog Kebangsaan bersama Parpol dalam persiapan Pemilu 2024 di Hotel St. Regis Jakarta, Senin (13/3/2023).

Boy mengaku, BNPT sudah dapat informasi dari awal soal partai tersebut. Selanjutnya tentang partai lain yang disebut-sebut mempunyai narasi senada tetapi lolos sebagai salah satu partai peserta Pemilu,Boy memastikan hal itu tidak tepat.

“Insya Allah yang lolos ini sifatnya plural,” yakin Boy.

Boy melanjutkan, partai yang tidak lolos tersebut jumlahnya ada satu. Dia berjanji akan terus memantau pergerakan para anggotanya yang terindikasi terafiliasi kelompok terorisme-radikalisme agar tidak membuat kelompok bagi yang mengancam ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita harus jaga ke depan jangan sampai membentuk partai baru tetapi pengurusnya latar belakangnya kelompok intoleran, radikal, teroris. Background-nya, pengurusnya ya,” harap Boy menandasi.

Saat disinggung lebih dalam, sayangnya Boy tidak mengungkap siapa identitas dari anggota partai tersebut atau nama partainya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Parpol Baru Peserta Pemilu 2024 Tak Bisa Daftarkan Capres-Cawapres, Ini Penjelasan KPU
Parpol Baru Peserta Pemilu 2024 Tak Bisa Daftarkan Capres-Cawapres, Ini Penjelasan KPU

Aturan ini, kata dia termuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum pasal 226.

Baca Selengkapnya
PSI soal Calegnya Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM: Tidak Ada Koordinasi dengan Partai
PSI soal Calegnya Ikut Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM: Tidak Ada Koordinasi dengan Partai

Manotar Tampubolon masih tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Selengkapnya
Enam Partai Ini Tak Bisa Usulkan Capres-Cawapres pada Pemilu 2024
Enam Partai Ini Tak Bisa Usulkan Capres-Cawapres pada Pemilu 2024

Logo partai-partai ini tidak akan ada pada surat suara Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Baca Selengkapnya
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024
KPU Jelaskan Sanksi Jika PSI Tak Dukung Siapapun di Pilpres 2024

Partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.

Baca Selengkapnya
Mantan Hakim MK Bersaksi di Sengketa Pileg 2024, Ungkit Gagal Jadi Komisioner KPU karena Tak Punya Beking Parpol
Mantan Hakim MK Bersaksi di Sengketa Pileg 2024, Ungkit Gagal Jadi Komisioner KPU karena Tak Punya Beking Parpol

Mantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.

Baca Selengkapnya
KPU Tak Persoalkan Identitas Kepartaian Gibran Sebagai Syarat Jadi Cawapres
KPU Tak Persoalkan Identitas Kepartaian Gibran Sebagai Syarat Jadi Cawapres

KPU akan hanya memeriksa hal-hal yang dipersyaratkan saja sebagai seorang calon presiden atau wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?
Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?

Panja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.

Baca Selengkapnya
Tak Lapor Dana Kampanye, Bawaslu Diskualifikasi 5 Parpol
Tak Lapor Dana Kampanye, Bawaslu Diskualifikasi 5 Parpol

Bawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.

Baca Selengkapnya
PKB Bantah Menyerang: PBNU Kok Tiba-Tiba Gila Hormat
PKB Bantah Menyerang: PBNU Kok Tiba-Tiba Gila Hormat

PKB ditegaskan olehnya justru membantu Nahdlatul Ulama.

Baca Selengkapnya
Gugatan Partai Gelora ke MK Bikin PDIP Bisa Usung Cagub Sendiri, Ini Kata Fahri Hamzah
Gugatan Partai Gelora ke MK Bikin PDIP Bisa Usung Cagub Sendiri, Ini Kata Fahri Hamzah

Dalam putusannya, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Baca Selengkapnya
PKB Nilai PBNU Lebih Banyak Menyimpang dari Khittah NU
PKB Nilai PBNU Lebih Banyak Menyimpang dari Khittah NU

PBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB, padahal ormas.

Baca Selengkapnya