Kepala BNPT: Ada Partai Baru Terafiliasi Terorisme, Tapi Tak Lolos Verifikasi
Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar membenarkan ada partai politik baru yang terafiliasi kelompok terorisme. Namun Boy bersyukur, partai tersebut tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikarenakan syarat administrasi.
“Terafiliasi ya (kelompok terorisme). (Tapi) tidak lolos verifikasi,” kata Boy usai acara BNPT bertajuk Dialog Kebangsaan bersama Parpol dalam persiapan Pemilu 2024 di Hotel St. Regis Jakarta, Senin (13/3/2023).
Boy mengaku, BNPT sudah dapat informasi dari awal soal partai tersebut. Selanjutnya tentang partai lain yang disebut-sebut mempunyai narasi senada tetapi lolos sebagai salah satu partai peserta Pemilu,Boy memastikan hal itu tidak tepat.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Apa yang dilakukan KPU hari ini? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk di Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/11).
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
“Insya Allah yang lolos ini sifatnya plural,” yakin Boy.
Boy melanjutkan, partai yang tidak lolos tersebut jumlahnya ada satu. Dia berjanji akan terus memantau pergerakan para anggotanya yang terindikasi terafiliasi kelompok terorisme-radikalisme agar tidak membuat kelompok bagi yang mengancam ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita harus jaga ke depan jangan sampai membentuk partai baru tetapi pengurusnya latar belakangnya kelompok intoleran, radikal, teroris. Background-nya, pengurusnya ya,” harap Boy menandasi.
Saat disinggung lebih dalam, sayangnya Boy tidak mengungkap siapa identitas dari anggota partai tersebut atau nama partainya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan ini, kata dia termuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum pasal 226.
Baca SelengkapnyaManotar Tampubolon masih tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca SelengkapnyaLogo partai-partai ini tidak akan ada pada surat suara Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.
Baca SelengkapnyaPartai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.
Baca SelengkapnyaMantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaKPU akan hanya memeriksa hal-hal yang dipersyaratkan saja sebagai seorang calon presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPanja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.
Baca SelengkapnyaBawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.
Baca SelengkapnyaPKB ditegaskan olehnya justru membantu Nahdlatul Ulama.
Baca SelengkapnyaDalam putusannya, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
Baca SelengkapnyaPBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB, padahal ormas.
Baca Selengkapnya