Ketua Komite II DPD dukung pemerintah siapkan AMDAL RTB
Merdeka.com - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung rencana pemerintah untuk melakukan Revitalisasi Teluk Benoa (RTB), Bali, dalam waktu dekat ini. Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba meminta kepada Direktur Jenderal KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk segera mempersiapkan analisis dampak lingkungan (AMDAL).
"Tentu untuk mengurus AMDAL tidak sederhana dan masih membutuhkan serangkaian konsultasi publik. Setelah semuanya dilengkapi, DPD sepenuhnya menyerahkan kepada pemerintah," kata Parlindungan Purba di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Dia melanjutkan, DPD sepakat dan mendukung pembangunan, asal tidak bertentangan dengan pelestarian lingkungan dan budaya. Dari pemaparan pihak PT TWBI, katanya, sekilas tampak sudah bagus dan layak untuk dilanjutkan pembangunan. Tetapi karena masih ada pihak yang belum setuju maka diperlukan mediasi.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Apa isi Deklarasi Djuanda? Dalam deklarasinya, ia menegaskan bahwa laut Indonesia adalah laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia. Wilayah laut tersebut menjadi satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jadi, selama itu untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka kami (DPD) dukung. Namun, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah, karena pemerintah juga tidak akan berani melanjutkan proses, termasuk menerbitkan AMDAL jika semua syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan belum dilengkapi," katanya.
Disinggung sikap DPD, Purba terkesan menjawabnya diplomatis. Dia mengaku, DPD tidak dalam kapasitas mendukung RTB atau tidak. Tetapi hanya memediasi antar kedua belah pihak agar memiliki persepsi dan tujuan yang baik untuk masyarakat Bali dan Indonesia.
"Sepertinya makin lama keduanya sudah mulai saling memahami. Kami serahkan ke Pemerintah Pusat dan Daerah agar masalah ini tidak berlarut-larut dan secepatnya selesai. Sebaiknya yang mendukung maupun menolak mau saling membuka diri dan duduk bersama untuk berdiskusi lebih dalam lagi. Saya yakin akan ada titik temu," katanya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas, Bawaslu, DKPP dan perwakilan Kemendagri.
Baca SelengkapnyaHal ini ia ungkapkan dalam momen Ramah Tamah bersama Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (27/9) malam.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaHerman Khaeron ingin adanya kekhususan untuk menahan laju biaya hidup di Jakarta
Baca SelengkapnyaKetua DPDSultan Bachtiar Najamudin angkat suara, terkait protes yang disampaikan senator Alfiansyah 'Komeng'.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana
Baca SelengkapnyaMaka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan DPR siap mendukung keinginan pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, dengan disepakatinya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada 79 daerah.
Baca SelengkapnyaDPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca Selengkapnya