Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua Komite II DPD dukung pemerintah siapkan AMDAL RTB

Ketua Komite II DPD dukung pemerintah siapkan AMDAL RTB Tanjung Benoa Bali. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendukung rencana pemerintah untuk melakukan Revitalisasi Teluk Benoa (RTB), Bali, dalam waktu dekat ini. Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba meminta kepada Direktur Jenderal KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk segera mempersiapkan analisis dampak lingkungan (AMDAL).

"Tentu untuk mengurus AMDAL tidak sederhana dan masih membutuhkan serangkaian konsultasi publik. Setelah semuanya dilengkapi, DPD sepenuhnya menyerahkan kepada pemerintah," kata Parlindungan Purba di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Dia melanjutkan, DPD sepakat dan mendukung pembangunan, asal tidak bertentangan dengan pelestarian lingkungan dan budaya. Dari pemaparan pihak PT TWBI, katanya, sekilas tampak sudah bagus dan layak untuk dilanjutkan pembangunan. Tetapi karena masih ada pihak yang belum setuju maka diperlukan mediasi.

"Jadi, selama itu untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka kami (DPD) dukung. Namun, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah, karena pemerintah juga tidak akan berani melanjutkan proses, termasuk menerbitkan AMDAL jika semua syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan belum dilengkapi," katanya.

Disinggung sikap DPD, Purba terkesan menjawabnya diplomatis. Dia mengaku, DPD tidak dalam kapasitas mendukung RTB atau tidak. Tetapi hanya memediasi antar kedua belah pihak agar memiliki persepsi dan tujuan yang baik untuk masyarakat Bali dan Indonesia.

"Sepertinya makin lama keduanya sudah mulai saling memahami. Kami serahkan ke Pemerintah Pusat dan Daerah agar masalah ini tidak berlarut-larut dan secepatnya selesai. Sebaiknya yang mendukung maupun menolak mau saling membuka diri dan duduk bersama untuk berdiskusi lebih dalam lagi. Saya yakin akan ada titik temu," katanya. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi II Setujui PKPU Pilkada Akomodir Putusan MK: Terima Kasih Adik-adik Mahasiswa
Komisi II Setujui PKPU Pilkada Akomodir Putusan MK: Terima Kasih Adik-adik Mahasiswa

Rapat dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas, Bawaslu, DKPP dan perwakilan Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR Akui Hubungan Mitra Kerja Paling Akrab dengan Kementerian ATR/BPN
Ketua Komisi II DPR Akui Hubungan Mitra Kerja Paling Akrab dengan Kementerian ATR/BPN

Hal ini ia ungkapkan dalam momen Ramah Tamah bersama Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (27/9) malam.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa

Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.

Baca Selengkapnya
Bahas RUU DKJ, Anggota DPR ingin Jakarta Bukan Hanya Jadi Kota Berduit
Bahas RUU DKJ, Anggota DPR ingin Jakarta Bukan Hanya Jadi Kota Berduit

Herman Khaeron ingin adanya kekhususan untuk menahan laju biaya hidup di Jakarta

Baca Selengkapnya
Komeng Protes Ditempatkan di Urusan Pertanian, Ini Jawaban Ketua DPD
Komeng Protes Ditempatkan di Urusan Pertanian, Ini Jawaban Ketua DPD

Ketua DPDSultan Bachtiar Najamudin angkat suara, terkait protes yang disampaikan senator Alfiansyah 'Komeng'.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ

"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana

Baca Selengkapnya
Sidang Tahunan, Ketua DPR Puan Maharani Pamer Capaian Pembentukan 126 Undang-Undang
Sidang Tahunan, Ketua DPR Puan Maharani Pamer Capaian Pembentukan 126 Undang-Undang

Maka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Puan Ungkap Anggaran Pembangunan IKN di Era Prabowo-Gibran
VIDEO: Puan Ungkap Anggaran Pembangunan IKN di Era Prabowo-Gibran

Puan menegaskan DPR siap mendukung keinginan pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: RUU DKJ, Gubernur Jakarta Dipilih Presiden | Wajah Serius Anies Bela Surya Paloh
TOP NEWS: RUU DKJ, Gubernur Jakarta Dipilih Presiden | Wajah Serius Anies Bela Surya Paloh

Anies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR, Komite I DPD dan Pemerintah Setuju 79 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna
Komisi II DPR, Komite I DPD dan Pemerintah Setuju 79 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna

Mendagri menegaskan, dengan disepakatinya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada 79 daerah.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Soal Gaduh Revisi UU Pilkada: DPR akan Selalu Jaga Amanat Rakyat
Puan Maharani Soal Gaduh Revisi UU Pilkada: DPR akan Selalu Jaga Amanat Rakyat

DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.

Baca Selengkapnya