Follow
Kinerja sering dikomplain, BPK ajak rapat Polri, Kejagung & KPK
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hari ini menggelar rapat koordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas mengenai optimalisasi hubungan BPK dengan aparat penegak hukum.
Menurut Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan, lembaga instansi penegak hukum sering kali mengeluh dan protes pada BPK, sebab proses penyelidikan terkesan lambat. Oleh karena itu, dengan diselenggarakan rapat tersebut diharapkan BPK dapat bekerja dengan baik ke depannya.
"Sering kali BPK dikomplain penegak hukum sendiri. Misalnya yang pertama, menghitung kerugian negara, dan kedua, pemeriksaan unsur pidana ternyata penegakan hukum belum cukup. Persoalan ini bagaimana pemeriksaan BPK bisa meningkat apa yang dikatakan bisa menjadi unsur pidana sehingga bisa cepat," kata Hendar dalam acara 'Peningkatan kualitas pemeriksaan keuangan negara/daerah dan peran BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi' di Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (11/8).
-
Apa harapan Kemnaker untuk BPVP Belitung? 'Usia 4 tahun BPVP Belitung ini adalah usia yang sangat muda. Namun demikian, kami berharap BPVP Belitung menjadi tempat bagi SDM khususnya yang ada di Pulau Belitung ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau juga di tempat lain yang ingin meningkatkan keterampilan, meningkatkan kompetensinya yang itu sangat diharapkan menjadi modal untuk bisa bersaing dalam pasar kerja yang sangat ketat,' ucap Sekjen Anwar.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
Hendar menambahkan, lembaganya memiliki kewajiban untuk membantu aparat penegak hukum terutama maraknya kasus tindak pidana korupsi selama ini. "Temuan BPK bisa langsung jadi bahan penyelidikan supaya bisa dikoordinasikan, itu kita bicarakan," ucapnya.
Seperti diketahui, acara ini dihadiri oleh Wakil Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Kombes Pol Akhmad Wiyagus, perwakilan Kejaksaan Agung RI Adil Wahyu Wiyoko, Tenaga ahli pemeriksaan investigatif BPK Ade Raharja, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Nizam Burhanudin, dan Direktur Penuntutan KPK Ranu Miharja. (mdk/gib)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca Selengkapnya
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
Johan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III dari Demokrat Benny K. Harman mempertanyakan kepemimpinan para pemimpin KPK.
Baca Selengkapnya
Nawawi akan membicarakan kepada pimpinan KPK lain untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Baca Selengkapnya
eks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Firli Bahuri cs dan Kapolri sepakat penegakan pemberantasan korupsi tak boleh menurun.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca Selengkapnya
KPK berencana mengundang capres untuk melihat konsentrasi mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
Baca Selengkapnya