Kisah Soeharto dan Tapos, upaya memandiri suplai daging sapi

Merdeka.com - Kasus suap impor daging sapi terus menggelinding. Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pun ikut terseret dalam kasus yang merugikan negara puluhan miliar rupiah ini.

Saat harga daging melambung tinggi hingga Rp 90 ribu per kilogram, Kementerian Pertanian malah membuka peluang untuk impor daging sapi, daripada memproduksi sendiri atau swasembada pangan. Bahkan, impor daging sapi ini akhirnya menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq serta rekan Luthfi, Ahmad Fathanah.

Luthfi Hasan Ishaaq mengatur pertemuan di Angus Steak House di Chase Plaza, Jakarta, dan Hotel Arya Duta di Medan Sumatera Utara. Dia mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk mencari solusi atas kelangkaan daging sapi di pasaran.

Pertemuan pertama di Angus Steak House, Chase Plaza, Jakarta, pada 28 Desember 2012. Sementara pertemuan kedua di Hotel Arya Duta di Medan, pada 11 Januari lalu, juga atas inisiatif Luthfi.

"Dalam pertemuan pertama, saya berbicara dengan Elizabeth dan dia memaparkan soal data dan langkah buat mengatasi kelangkaan daging sapi," kata Luthfi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (17/5) kemarin.

Kemudian, Ahmad Fathanah berperan sebagai makelar proyek atau kurir yang menerima uang dari PT Indoguna Utama, untuk selanjutnya diberikan ke Luthfi.

Saat ini, Kementerian Perindustrian sudah memberikan usulan kepada Kementerian Pertanian untuk memenuhi kuota impor daging sebesar 8.500 ton hingga akhir tahun. Hal ini, seperti yang dikutip dari situs kemenperin.go.id.

"Industri pengolahan daging yang tergabung dalam Nampa membutuhkan 7.000 ton daging impor. Sedangkan 750 ton daging impor diperuntukkan bagi anggota Asosiasi Distributor Daging Indonesia dan 750 ton bagi produsen pengolahan sosis dan bakso," kata Direktur Industri Makanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Faiz Ahmad, Senin (3/9).

Pemerintah akan memberikan tambahan kuota impor daging sapi untuk industri pengolahan daging sebanyak 7.000 ton hingga akhir tahun ini. Kuota impor daging sapi pada tahun ini sekitar 34.000 ton yang dibagi ke semester I sebanyak 20.400 ton dan semester II 13.600 ton. Namun, pemerintah menggeser kuota impor semester II ke semester I sebanyak 5.600 ton sehingga kuota pada semester II hanya tersisa 8.300 ton.

Pada zaman orde baru atau tepatnya kepemimpinan Soeharto, justru terjadi swasemba daging sapi dengan jalan ternak sapi untuk mengatasi kelangkaan daging sapi. Sekitar Tahun 1971 presiden yang berkuasa 32 Tahun ini meresmikan Peternakan Sapi Tapos, yang terletak di Bogor, Jawa Barat.

Peternakan Tapos ditargetkan sebagai tempat pembibitan sapi yang hasilnya dapat didistribusikan ke daerah-daerah. Lokasi peternakan Sapi Tapos terletak di Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi dan di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Bogor yang dimiliki oleh PT Rejosari Bumi.

Pada saat itu, Soeharto mendirikan Tapos untuk membangun peternakan yang mandiri, dalam rangka membantu pemerintah dalam pengembangan ternak besar. Di areal ini dikembangbiakkan sapi potong dan sapi perah, mulai dari pembibitan hingga penggemukan sapi, dengan teknologi modern untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan kualitas, pengembangan teknologi dan SDM.

Pengamat peternakan dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Khudori tidak setuju jika solusi di pemerintahan era kepemimpinan Soeharto dengan program Tapos atau sebagai tempat pembibitan sapi yang hasilnya dapat didistribusikan ke daerah-daerah. Pasalnya, itu hanya bertahan tidak lama.

"Dikatakan lewat Tapos bukan suatu cara yang benar. Memang, tahun 70-an kita pernah menjadi eksportir daging sapi dan kerbau. Tapos gak lah itu belakangan," kata Khudori saat dihubungi merdeka.com. (mdk/war)