Komisi I DPR dukung pemerintah bebaskan WNI tanpa uang tebusan

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid menilai selama tiga bulan terakhir sudah lebih dari 40 orang warga Indonesia disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Terbaru, 7 WNI disandera kembali. Dia mengungkapkan seringnya penyanderaan ini sudah tidak bisa ditolerir.

"Saya meminta Kemenlu untuk menekan pemerintah Filipina agar lebih serius menjaga wilayah perairannya. Seringnya warga Indonesia yang menjadi sandera bukan tidak mungkin kembali terjadi pada waktu yang akan datang," kata Meutya melalui pesan singkat, Jumat (24/6).

Politikus Partai Golkar ini juga menyayangkan lemahnya koordinasi antara Polri, TNI, dan Kemenlu untuk memastikan adanya penyaderaan ini. Menurutnya semua pihak harus duduk bersama agar tak membingungkan publik dan membebaskan sandera.

"Saya juga meminta Kemenlu dan aparat terkait seperti TNI, POLRI, dan BIN berkoordinasi untuk segera melepaskan WNI yang disandera. Saya mendukung kebijakan pemerintah untuk tidak membayar sepeser pun bagi kelompok separatis, karena akan berdampak negatif bagi keamanan WNI kita di luar negeri. Kebijakan luar negeri kita sudah jelas, perlindungan WNI menjadi prioritas utama," tuturnya.

Meutya juga meminta pemerintah segera mengimplementasikan joint declaration hasil pertemuan trilateral antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Dalam hal itu disepakati 4 poin kerjasama dalam upaya pengamanan kawasan perairan di perbatasan tiga negara.

"Potensi ancaman penculikan, penyanderaan, dan perompakan oleh kelompok bersenjata di wilayah laut Indonesia-Malaysia-Filipina semakin tinggi, seiring dengan potensi ekonomi dan perdagangan yang besar di ketiga negara. Untuk itu, pemerintah Indonesia bersama pemerintah Malaysia dan Filipina perlu segera menyepakati Standart Operating Procedure kerjasama keamanan di kawasan, agar jika terjadi keadaan bahaya, ketiga negara telah mempunyai prosedur pengamanan," ungkapnya.