Komisi III DPR: UU ITE Seharusnya untuk Melindungi Rakyat

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seharusnya digunakan untuk melindungi rakyat bukan malah untuk menindas masyarakat.

"Ini hal yang tidak masuk akal. UU ITE yang seharusnya untuk melindungi rakyat, malah digunakan untuk mengkriminalisasi dan membungkam aspirasi warga," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta dilansir Antara, Jumat (6/11).

Hal itu dikatakannya terkait penahanan seorang warga Lebak, Banten bernama Badru karena mengunggah video seorang ibu yang hendak melahirkan di kampungnya, namun harus ditandu sejauh tiga kilometer. Unggahan tersebut membuat berang pemerintah desa karena dinilai mencemarkan nama baik dan berbuntut dibawanya Badru ke Polsek Penggarangan.

Sahroni mengatakan dalam menangani kejadian tersebut, Polisi seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, terlebih unggahan Badru sebenarnya merupakan bentuk keluhan dan "uneg-uneg" warga atas kondisinya.

"Polisi juga seharusnya lebih selektif dalam mengaplikasikan UU ini, harus dilihat konteksnya. Jangan asal ada laporan langsung ditindak," ujarnya.

Menurut Sahroni, berbagai laporan yang masuk ke Polisi, terutama yang berkaitan dengan suara rakyat harus benar-benar diteliti sebelum diambil tindakan.

Dia mengatakan, Polri memiliki tugas mengayomi dan melindungi masyarakat, jadi apapun yang berhubungan dengan suara dan aspirasi rakyat harus betul-betul dipahami. "Kalau ada laporan yang tidak masuk akal atau menindas dan membungkam suara rakyat, ya jangan dilayani," katanya.

Seorang warga Desa Barunai, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten diamankan polisi usai mengunggah video ibu hamil ditandu karena jalan rusak. Postingan video tersebut diunggah di media sosial Facebook oleh akun Badry Aldiansyah kemudian viral dan mengakibatkan pro kontra di tengah masyarakat.

AKP Rohidi Kapolsek Panggarangan mengatakan postingan video yang menyinggung kepala desa itu memicu sedikit kegaduhan di antara masyarakat. Akhirnya di kampung tersebut dilakukan musyawarah untuk menghindari keributan.

"Akhirnya sekitar jam 22.30 WIB, kepala desa Barunai, Hasan membawa ke polsek untuk menghindari keributan. Sekitar jam 16.00 WIB tadi sore (kemarin) Badrudin sudah musyawarah. Situasi aman terkendali," kata Rohidi.

Sementara itu, Kepala desa Barunai, Hasan, mengatakan pengunggah video tersebut bukan ditahan tetapi diamankan untuk menghindari terjadi keributan di desa.

"Itu bukan ditahan, karena di antara postingan itu sangat banyak pro kontra. Setelah diamankan sudah tidak ada apa-apa, dari pada terjadi kejadian yang lain. Saya sebagai kepala desa sudah musyawarah dan sudah tidak ada masalah apa-apa," ujarnya.