Korupsi Dana JKN, Mantan Bendahara Puskesmas di Medan Dihukum 7,5 Tahun Penjara

Merdeka.com - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan hukuman penjara selama 7,5 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan kepada mantan bendahara Puskesmas Glugur Darat, Kota Medan, yakni Esthi Wulandari. Ketua majelis hakim As'ad Rahim Lubis menilai, terdakwa bersalah atas kasus korupsi dana kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai Rp 2,4 miliar.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU). Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan," kata As'ad di PN Medan, Senin (27/12).

Perempuan warga Kecamatan Medan Tuntutangan itu dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bukan hanya itu, terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 2,4 miliar.

"Dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 tahun setelah putusan inkracht terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti. Maka harta bendanya disita untuk dilelang. Apabila masih belum mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun," ujar majelis hakim.

Menurut majelis hakim, perbuatan yang memberatkan terdakwa karena telah merugikan keuangan dan perekonomian negara. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa juga bersikap sopan dan mempunyai tanggungan keluarga serta menyesali perbuatannya," pungkas majelis hakim.

Dalam perkara ini vonis yang diberikan majelis hakim sesuai dengan tuntutan JPU dari Kejaksaan Negeri Medan. Menanggapi putusan itu terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Dalam dakwaan, terdakwa selaku bendahara dana kapasitas JKN secara bertahap sebanyak 8 kali mencairkan dana ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tahun Anggaran 2019 ke Bank Sumut, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Kemudian, dana JKN tersebut dikelola oleh saksi Rosita Nurjanah selaku pimpinan Puskesmas Glugur Darat beserta terdakwa. Berdasarkan hasil audit, uang kas Puskesmas Glugur Darat tekor sebesar Rp2.789.533.186, sekaligus sebagai kerugian keuangan negara. Diketahui uang hasil korupsi itu digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya salah satunya mengikuti arisan online.