Follow
KPK gelar perkara 3 kasus korupsi bersama Polda Sulsel
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara bersama Dir Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) Kombes Yudhiawan beserta jajaran. Gelar perkara terkait tiga kasus dugaan korupsi yang ditangani Polda Sulsel.
Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kerja sama dilakukan untuk memberi masukan terkait kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan. Selain itu, KPK juga memfasilitasi ahli teknis untuk melengkapi berkas perkara, termasuk di dalamnya perhitungan kerugian negara.
"Ada kebutuhan bantuan perhitungan kerugian negara di sana," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (17/4).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana KPK membantu Firli Bahuri? Alex mengatakan KPK yang kini dipimpin Ketua sementara Nawawi Pomolango sepakat tak memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri. Namun Alex menyebut pihaknya hanya memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Firli Bahuri dalam menghadapi kasusnya.'Kami tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan membantu dari sisi yang lain menyangkut penyediaan dokumen-dokumen yamg dibutuhkan untuk kepentingan beliau,' kata dia.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Tiga kasus tersebut yakni dugaan tindak pidana korupsi (TPK) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang diurus atau diawasinya dan atau menerima hadiah atau janji terkait jabatannya pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
Dalam kasus tersebut, Polda Sulsel menetapkan Kepala BPKAD Kota Makassar yang juga sebagai pengguna anggara Erwin Syafruddi Haija sebagai tersangka.
Kedua, dugaan TPK Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-Lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun anggaran 2016.
Dua orang dijadikan tersangka dalam kasus ini, yakni Kadis Koperasi/UKM Makassar Gani Sian dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) M Enra Efni.
Ketiga dugaan TPK Dana Pemeliharaan Taman dan Jalur (Penanaman Pohon Ketapang Kencana) pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tahun anggaran 2016.
Polda Sulsel menjerat empat orang tersangka dalam kasus ini. Abdul Gani Sirman selaku pejabat pembuat komitmen, Budi Susilo selaku PPTK, Buyung Haris selaku tim penyusun harga perkiraan sementara (HPS), dan Abu Bakar Muhajji seorang PND yang bertindak sebagai penyedia pohon.
"Tim Koorsup (Koordinasi Supervisi) KPK telah melakukan supervisi terhadap ketiga perkara ini sejak 3 April 2018 dan gelar perkara ini merupakan gelar perkara pertama," kata Febri.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan Febri Diansyah Cs Usai diungkapkan saksi pada saat sidang perkara gratifikasi dan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnya
Febri membenarkan draf pendapat hukum tersebut memang disusun oleh dirinya dan Rasamala.
Baca Selengkapnya
Setelah supervisi selesai dilaksanakan, KPK akan menyampaikan hasilnya beserta rekomendasi kepada Polri dan/atau Kejaksaan.
Baca Selengkapnya
Kejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.
Baca Selengkapnya
KPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, KPK telah mencekal empat orang keluar negeri terkait kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
Febri mengakui sejak Juni 2023 dirinya memang memiliki surat kuasa sebagai tim penasihat hukum Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Selain SYL, Febri Cs juga sempat menjadi kuasa hukum Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.
Baca Selengkapnya
Selain dokumen APBD dan catatan aliran dana, tim penyidik KPK juga menyita dokumen elektronik tersimpan dalam komputer.
Baca Selengkapnya
Johan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya