Follow
KPK harap mulai tahun depan dilibatkan pembahasan APBD
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan kerja sama kepada kepala daerah dalam penyusunan APBD. KPK berharap hal itu bisa berjalan tahun depan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di acara Seminar Nasional Anti Korupsi di Istora Senayan, Selasa (9/12). "Kami menawarkan dalam perencanaan APBD. Nanti penyusunannya berbasis riset dan mengikutsertakan pihak lainnya," kata Busyro.
Ia menjelaskan, APBD disusun bersama pihak kampus di daerah, ahli, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan KPK. Dengan demikian, penyusunan APBD dapat tepat sasaran sesuai masalah di daerah.
-
Apa arti dari '70 persen' dalam konteks ini? Menghitung 70 Persen dari 3 Juta Sebelumnya Anda harus ketahui dulu, sen berarti 100, sedangkan persen berarti perseratus. Misalnya, 70 persen sama dengan 70/100, biasanya Anda akan menjumpai dengan tulisan 70%. Ada pula 100 persen atau 100/100, nah kalau yang ini nilainya sama dengan 1.
-
Dimana OJK memperingati hari antikorupsi? Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena saat menghadiri Pembukaan Integrity Expo 2023, yang diselenggarakan oleh KPK pada 12-13 Desember 2023 di Jakarta, Selasa (12/12).
-
Apa sektor korupsi terbanyak pada 2023? 'Dari sepuluh besar, sektor desa paling banyak dengan total 187,' kata Peneliti ICW Diky Anindya dalam rilis terkait Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023, Senin (20/5).
-
Bagaimana dana 17 Agustus ini diperoleh? Dana tersebut akan diperoleh dari sumbangan sukarela warga masyarakat sekitar serta bantuan dari perusahaan-perusahaan lokal yang peduli terhadap perayaan hari kemerdekaan.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kapan HUT KORPRI diperingati? HUT Korpri selalu diperingati setiap tanggal 29 November.
"Kemudian dianalisis bareng-bareng alokasi untuk masalah itu dan lainnya berapa. Terus kalau untuk perubahannya tahun berikutnya kita riset lagi," ujar Busyro.
Dengan kerja sama itu, menurut Busyro, anggaran negara bisa dimaksimalkan penggunaannya. Busyro mengungkapkan, hal itu harus dilakukan karena saat ini lebih dari 70 persen anggaran di daerah hanya digunakan untuk belanja pegawai.
"Hal ini untuk menjawab riset yang mengatakan anggaran daerah itu sebanyak 70 persennya hanya dipakai untuk belanja pegawai. Bayangkan berapa persen untuk rakyat," ujar Busyro. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca Selengkapnya
Usulan tambahan anggaran itu diajukan setelah pagu indikatif yang didapat KPK untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000.
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
Laporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca Selengkapnya
Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ivan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca Selengkapnya
Wakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca Selengkapnya
Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca Selengkapnya