Kuatkan pertahanan, Komisi I tolak potong anggaran Kemenhan & TNI
Merdeka.com - Protes pemerintah China terhadap Indonesia dengan tuduhan terlukanya nelayan mereka atas operasi TNI AL di Laut China Selatan, merupakan tantangan tersendiri bagi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menjaga wilayah teritorial Indonesia.
Untuk itu, anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid berpendapat, karena beban tugas dan tantangan bagi Kemenhan dan TNI makin bertambah, maka sebaiknya anggaran untuk kedua lembaga ini jangan sampai dipotong.
"Kami di Komisi I kan menolak pemotongan anggaran untuk Kemenhan dan untuk TNI, karena tantangan-tantangan keamanan di Indonesia bukan semakin berkurang, bukan semakin menyurut, tapi juga semakin banyak," ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
-
Siapa Jenderal TNI yang pernah menjabat KSAD, Panglima ABRI, dan Menhan? Tokoh militer TNI-AD asal Jambi ini merupakan satu-satunya Jenderal yang menjabat KSAD, Panglima ABRI, dan Menhan Indonesia dalam waktu yang bersamaan.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Kapan Kata Tugas digunakan dalam kalimat? Kata tugas tidak memiliki arti yang tetap dan maknanya bergantung pada konteks penggunaannya dalam kalimat.
-
Kenapa Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat? Dari berbagai sudut pandang, grup tersebut akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Pertandingan melawan Bahrain dan China pun dipastikan tidak akan mudah. Kedua negara tersebut masih berada di atas level tim nasional kita.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
Hidayat mengatakan, dengan adanya sejumlah kasus terkait masalah di wilayah perbatasan negara akhir-akhir ini, memerlukan perhatian khusus demi terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia.
Selanjutnya, Hidayat juga menyebut bahwa Komisi I DPR dalam waktu dekat ini akan kembali menyelenggarakan rapat bersama Kemenhan, Panglima TNI serta Kementerian Keuangan, guna membahas masalah tersebut.
"Tantangan keamanan di Laut China Selatan, tantangan keamanan perompak atau penyandera di Filipina, belum lagi tadi, masalah-masalah yang lama pun muncul kembali," ujar Hidayat.
"Saya kira dalam dua tiga hari ke depan akan ada rapat lagi dengan Komisi I, dalam rangka penguatan pertahanan dan keamanan kita dan kalau perlu intelijen kita," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR dari fraksi PDIP, Utut Adianto mengingatkan hal penting untuk Panglima TNI beserta jajarannya
Baca SelengkapnyaRapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada
Baca SelengkapnyaRapat tersebut dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut teknis detil angka-angka dalam penyusunan anggaran TNI tahun 2025.
Baca SelengkapnyaWantannas atau Lemhannas kerap hanya menjadi tempat parkir prajurit yang tidak mendapat jabatan strategis.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Bambang Pacul, menegaskan pihaknya cinta terhadap Polri
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca SelengkapnyaRapat ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaTNI ikut berkomitmen membantu pemerintah menjaga kawasan hutan Indonesia yang luasnya mencapai 125 juta hektare.
Baca SelengkapnyaBerbagai masalah ditanyakan anggota dewan kepada Panglima dan jajarannya.
Baca Selengkapnya