Makan Bergizi Gratis Dimulai Besok, DPR: Program Bagus, Jangan Buat Rakyat Pesimis
Zainul Munasichin meminta agar mengantisipasi praktik cari untung.
Pemerintah akan mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta agar mengantisipasi praktik cari untung dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
"Terkait dengan praktik oknum-oknum di bawah yang mengatasnamakan program MBG yang mulai ada korban seperti perusahaan catering, pungli, dan segala macam, itu kita minta tolong itu ditertibkan dan diantisipasi," kata Zainul, saat dikonfirmasi, Minggu, (5/1).
Zainul mengatakan, program tersebut dinantikan oleh masyarakat. Dia mengingatkan agar tak ada upaya yang bisa mencoreng program tersebut.
"Jangan sampai praktik mencari untung secara ilegal itu mencoreng program yang sangat bagus ini dan membuat masyarakat kemudian pesimis," ujar dia.
Di sisi lain, DPR juga sudah memberikan catatan perihal anggaran untuk satu porsi MBG sebesar Rp10 ribu yang perlu didiskusikan lagi. Bagi Zainul, nilai tersebut belum mencukupi, khususnya untuk penambahan susu.
"Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu. Apalagi untuk daerah-daerah tertentu ya, di daerah luar Jawa mungkin akan lebih mahal biaya pokok untuk karbohidrat dan juga untuk sayuran," ucap Zainul.
DPR: Badan Gizi Nasional Bilang Rp15 Ribu
Sehingga, dia menyebut perlu didiskusikan kembali dengan DPR RI perihal anggaran untuk makan bergizi gratis.
"Jadi menurut saya anggaran Rp10 ribu itu mesti didiskusikan ulang, karena ini menyangkut standar gizi minimum yang harus ada di dalam satu porsinya, kan itu ada standar itu, soal karbohidrat, protein, kalsiumnya dan serat yang dari buah dan lain-lain," imbuhnya.
Zainul juga menilai, anggaran Rp10.000 untuk satu porsi MBG belum dibahas secara detail dengan DPR RI. Sebab, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan anggaran Rp15.000 per porsi.
"Terkait anggaran per porsi Rp10 ribu, menurut saya itu kemarin belum dibicarakan detil dengan Komisi IX DPR ya atau dengan DPR. Karena pada saat presentasi di depan kita, kepala BGN itu membuat proyeksi ratenya itu adalah Rp15 ribu per porsi, walaupun nanti bervariasi antar daerah ya," kata Zainul.
