Maskapai Larang Pramugari Berjilbab, Wapres: Perlu Diteliti Itu

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara terkait adanya maskapai penerbangan di Indonesia yang melarang pramugari mengenakan jilbab saat bertugas. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menilai larangan itu tidak relevan dan aneh.

"Jadi kalau ada larangan berjilbab agak aneh, saya kira kita cek lagi, perlu diteliti itu," kata Wapres Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2).

Sebelumnya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia mendapat masukan dari Komisi VI DPR RI agar merevisi aturan seragam awak kabin. Dengan revisi itu, para pramugari muslim diharapkan dapat mengenakan jilbab sesuai tuntunan syariat Islam.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memberi masukan untuk merevisi aturan yang tidak mengizinkan bagi pramugari muslim mengenakan jilbab. Menurutnya, banyak pramugari di Garuda Indonesia yang sehari-harinya mengenakan jilbab, namun mereka harus mencopotnya ketika bertugas.

"Mengenai masalah jilbab, saya kira perlu dicek ya apa betul, sebab sampai sekarang ini nggak ada larangan berjilbab itu nggak ada," ungkap Ma'ruf Amin seperti dilansir Antara.

Kebijakan Aneh

Wapres pun menilai aneh jika masih ada institusi yang melarang penggunaan jilbab. "Bukan lagi di polisi, di tentara juga sudah semua orang berjilbab, di perguruan tinggi, di mana-mana boleh," tambah Wapres.

Diketahui sejak Mei 2015, Mabes Polri secara resmi mengakomodasi keinginan anggotanya maupun PNS yang bekerja di lingkungan Polri untuk berhijab.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor : 245/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri Nopol : SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.