Menristek Dikti ingin pangkas birokrasi pengelolaan RSPTN
Merdeka.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir ingin menyederhanakan persoalan pengelolaan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN). Dia ingin penanggung jawab RSPTN dipegang oleh rektor setiap kampus.
"Penanggung jawab RSPTN saat ini variatif, ada yang di bawah tanggung jawab dekan ada juga yang rektor. Makanya ke depan saya mendorong tanggung jawabnya langsung ke rektor supaya tidak terjadi masalah di bawah nantinya," kata Nasir kepada wartawan usai membuka rapat perdana Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (ARSPTN) di ruang pertemuan RS Pendidikan Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Kamis (30/11).
Nasir mengatakan, masalah yang biasa terjadi jika RSPTN di bawah tanggung dekan fakultas adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bisa tidak sinkron dengan universitas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kesehatan di daerah? Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014.
-
Bagaimana Kemenkes ingin memastikan RS tetap memenuhi standar? Syahril bukan bermaksud agar rumah sakit mengurangi tempat tidur. Namun, tetap ikut aturan memenuhi kriteria KRIS demi kenyamanan pasien.'Kita berharap rumah sakit tidak melakukan pengurangan tempat tidur, karena rugi juga dia kalau mengurangi, cuma harus diatur tadi memenuhi KRIS,' ucapnya.
-
Apa yang dilakukan Mohammad Nasih sebelum jadi Rektor? Karier Sebelum menjabat sebagai Rektor Unair, Nasih pernah menduduki sejumlah posisi penting di kampus setempat. Mulai dari Direktur Keuangan Unair (2007-2010), Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam (2011-2015). Saat jadi pucuk pimpinan Program Doktor Ekonomi Islam, ia juga dipercaya sebagai Wakil Rektor II Unair (2010-2015).
-
Siapa yang mengelola RS EMC? EMC Healthcare, bagian dari PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk, mengelola 8 rumah sakit dengan total kapasitas 874 tempat tidur, 679 dokter spesialis/subspesialis, dan 3.087 staf.
-
Siapa yang memimpin pemerintahan PRRI di Padang? Salah satu tokoh dari Padang yang berkutat di bidang kemiliteran adalah Kolonel (Purn.) Ahmad Husein. Ia merupakan sosok di balik terbentuknya PRRI di Padang kala itu.
-
Siapa yang mengelola NISN? Secara khusus, pengelolaan NISN secara nasional ini dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud, ini merupakan bagian dari Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Makanya kita harus pangkas birokrasi supaya direktur Rumah Sakit langsung ke rektor," tandas Menteri Nasir.
Sumber daya yang ada di RSPTN tetap dari Fakultas Kedokteran. Sedangkan fakultas lain bisa menunjang, seperti bidang teknik mesin bisa melibatkan orang-orang dari Fakultas Teknik.
Langkah-langkah yang bisa dilakukan agar RSPTN terkelola dengan baik adalah kemandirian, supaya bisa berkolaborasi dengan rumah-rumah sakit yang ada di daerah tempat RSPTN itu berada.
"RSPTN harus dikelola dengan baik sebagai satu korporasi yang mandiri agar bisa bergerak lebih baik, karena RSPTN ini berbeda di sistem bisnis pelayanan rumah sakit yang punya konsep pendidikan dan layanan masyarakat," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo punya target yang harus diselesaikan oleh para menterinya nanti.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaGuru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran.
Baca SelengkapnyaKemenkes juga meminta agar Undip mengontrol obrolan di grup WhatsApp peserta PPDS.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sedang mencari solusi permasalahan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada lewat revisi UU ASN.
Baca SelengkapnyaPengisian jabatan eselon II oleh kalangan swasta seiring dengan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaMenko PMK mengimbau masyarakat agar tidak termakan isu di media sosial (medsos) agar tidak terjerumus dalam informasi-informasi yang salah.
Baca SelengkapnyaRSHS menginginkan agar calon dokter spesialis memiliki kemampuan yang bagus dan menjadi contoh teladan.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek mengungkapkan, Perguruan tinggi mempunyai kewenangan untuk menentukan bentuk tugas akhir.
Baca SelengkapnyaTotal ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas di antaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaPemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek melaporkan hasil rapat panja terkait RUU Kementerian Negara.
Baca Selengkapnya