Mensos minta saraf libido pelaku kekerasan seksual dipotong!

Merdeka.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan hukum harus ditegakkan terhadap para pelaku kekerasan fisik dan seksual terhadap anak dan perempuan. Tidak hanya itu, dia juga mendorong agar hukuman pelaku diperberat dengan memotong saraf libidonya.

“Hukuman terhadap pelaku diperberat dengan dipotong saraf libidonya bukan disunat lagi tapi menggunakan zat kimia tertentu, agar usai menjalani hukuman tidak jadi pemangsa (predator) lagi dan korban baru bisa dihindari,” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Hal itu dikatakan Khofifah di acara tumpengan bersama korban pedofilia dan keluarganya di Jalan Pejuang RW 04/5, Gading Timur, Jakarta Utara, Jumat (9/10) malam seperti rilis yang diterima merdeka.com.

Sementara untuk pencegahan, kata Khofifah, Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan langkah-langkah untuk pencegahan (preventif) dari kemungkinan berbagai masalah tindak kekerasan terhadap anak hingga level paling bawah, yaitu RT/RW.

“Kemensos berupaya menggandeng kementerian/lembaga untuk langkah preventif guna mencegah kekerasan fisik dan seksual terhadap anak berulang,” ujarnya.

Pada Mei lalu, kata Khofifah, Kemensos berkirim surat yang isinya meminta agar bupati/walikota dan gubernur menyiagakan satuan tugas (satgas) peduli sosial di tingkat RT/RW. Perkembangan selanjutnya berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kemendagri merespons melalui Surat Edaran (SE) yang isinya meminta walikota/bupati dan gubernur agar menyiagakan satgas peduli sosial di tingkat RT/RW, ” katanya.

Satgas peduli sosial dibentuk terdiri dari 5-10 orang untuk menekan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta tanggap dengan berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat.

“Diharapkan satgas mendapatkan perhatian dari para kepala daerah. Sebab, walaupun sibuk mengurus pilkada serentak, tapi masalah-masalah sosial tetap harus mendapatkan prioritas, ” harapnya.

Selain itu, Kemensos juga mengerahkan sumber daya sosial di 5.500 desa, seperti Karang Taruna, Pekerja Sosal Masyarakat (PSM) dan elemen lainnya agar keserasian sosial terwujud dan permasalahan yang muncul bisa diatasi.

“Ada proses harmoni, recovery dan psycho-social terkait kekuatan internal di tingkat desa, ditambah dengan memformalkan keserasian nasional, baik Indonesia di bagian barat maupun bagian timur,” tandasnya.

Keserasian sosial untuk kawasan timur sudah dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan, di Indonesia bagian barat, juga telah dilaksanakan bulan lalu di Surabaya dengan dialog tertutup karena dibahas hal-hal spesifik.

“Forum keserasian sosial di 5.500 desa di seluruh Indonesia pada pembahasan tertutup karena ada hal-hal spesifik dan harus dipecahkan oleh para pemangku kepentingan atau stake holder,” tandasya.