Menteri KKP Ungkap Jomplangnya Kuota Penangkapan Ikan Tuna Indonesia dan Australia
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono berusaha untuk menetapkan penangkapan kuota ikan tuna seimbang dengan Australia. Trenggono mengatakan, bahwa di forum Konferensi Tuna Indonesia dan Forum Bisnis Tuna Pesisir Internasional ke-7 sedang mengupayakan kesepakatan penangkapan jumlah atau kuota ikan tuna yang bisa seimbang dengan Australia. Sementara, dalam periode 2018-2020 kuota penangkapan tuna Indonesia hanya mencapai sekitar 1.000 ton lebih.
"Forum ini, kita ada satu kesepakatan-kesepakatan jumlah tuna yang harus ditangkap. Indonesia hanya 1.000 sekian (ton) diperbolehkan. Sementara Australia bisa sampai 6.000 (ton). Ini perjuangan untuk kita bisa balancing," kata Trenggono saat konferensi pers di acara Konferensi Tuna Indonesia dan Forum Bisnis Tuna Pesisir Internasional ke-7 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (24/5).
"Kita berjuang (untuk kuota), karena yang memutuskan kan internasional. Nanti tergantung Bapak Dirjen untuk menegosiasi dan melobi pihak yang sudah mendapat kuota lebih besar. Nanti dari sisi produksi kita akan kembangkan," Imbuhnya.
-
Bagaimana KKP ingin memperkuat daya saing tuna? Pencanangan tersebut, melalui branding seafood Indonesia yang safe, eco-friendly, dan sustainable diharapkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders dapat semakin memperkuat akses pasar dan manfaatnya, baik bagi masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat global pada umumnya.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Kenapa Trenggono kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Apa target produksi perikanan Indonesia di tahun 2025? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
-
Siapa yang menargetkan produksi perikanan 24,58 juta ton? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
Dia menyampaikan, di Indonesia ada enam zona wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pertama ada kuota jumlahnya, berapa mereka nangkapnya dan beberapa yang boleh dirilis. Nanti tahapan kedua adalah per jenis ikan, misal tuna hanya boleh berapa ditangkap karena ada batasnya juga dari internasional.
"Saya minta supaya jangan Australia 6.000 (ton) kita cuma segitu dong, kan tidak bagus juga, nanti kalau begitu yang ilegal banyak, unreported banyak, black market juga banyak. Penduduk kita 280 juta, sementara Australia cuma 23 juta. Kalau tidak balancing, kemudian terjadi distorsi," ungkapnya.
Dia juga menyebutkan, bahwa pihaknya sudah beberapa kali bertemu ahli dari Turki untuk melakukan tuna farming atau pembudidayaan tuna dan pihaknya juga akan melihat yang ada di Australia bagaimana tuna farming dilakukan.
"Kalau ini bisa berjalan di Indonesia, tidak lagi ada penangkapan baby tuna yang masif, tapi (baby tuna) dipelihara dalam kurun waktu tertentu yang bisa memberi nilai tambah tinggi, jelasnya.
Dia juga menyebutkan, bahwa pihaknya sempat diskusi dengan beberapa koleganya tentang bagaimana menjaga keberlangsungan ikan tuna di Indonesia untuk populasinya tetap baik bagi generasi yang akan datang.
"Kita menyoroti pemburuan tuna begitu masif dan besar. Saya kira salah satu yang kita kerjakan di Indonesia karena kita di perbatasan dengan Laut Hindia, di situ ada tuna sirip biru, ada yellowfin tuna yang bermuara di laut banda sebagai tempat berpijah. Lalu, di utara juga bluefin tuna yang berbatasan dengan laut pasifik," ujarnya.
Dia mengatakan, bahwa di wilayah Spanyol juga banyak terjadi illegal fishing dan Inggris dengan Uni Eropa sedang mengatur juga penangkapan ikan. Sementara, di Indonesia juga sedang menyusun penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
"Saya kira apa yang kita buat sekarang, kita susun peraturan menteri turunan dari kebijakan penangkapan ikan terukur. Kalau ini tidak kita jalankan, maka keberlanjutan populasi perikanan di Indonesia dan dunia akan berbahaya. Penangkapan terukur basisnya kuota. Ini tahapan satu yang kita susun peraturan menterinya. Harapan saya akhir bulan ini sudah selesai, tanggal 5 Juni (2023) sudah diundangkan," ujarnya.
Selain itu, kebijakan penangkapan ikan terukur yang sedang disusun itu adalah jawaban dari illegal unreported unregulated (IUU) fishing yang dilakukan oleh kapal asing.
"ilegal itu sudah pasti dari luar, kita sudah antisipasi. Unreported ini yang selama ini laporannya tidak akurat. Seluruh kapal baik kapan besar atau kecil saya akan terapkan alat transmitter, ada VMS (vessel monitoring system) dan AIS (automatic identification system)," ujarnya.
"Supaya kita bisa monitor, yang industri mereka akan mendarat di satu pelabuhan yang kita tentukan. Bayangkan, di sini seluruh jenis ikan ada dan tunanya luar biasa. Nelayan Bali itu, nangkapnya sampai lautan Hindia. Setiap hari ada ribuan kapal sampai di baratnya Pulau Tasmania, sampai ke Madagaskar nelayan kita juga ada," ujarnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca SelengkapnyaKKP berharap dapat terus menjamin tersedianya sumber daya ikan tuna agar bisa memberikan nilai kesejahteraan serta kontribusi untuk negara.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono mengajak Turki untuk pengembangan budidaya ikan Tuna di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndonesia merupakan salah satu kekuatan penting dalam perikanan tuna dunia.
Baca SelengkapnyaJumlah ikan di Indonesia masih surplus, diharapkan menjadi kekuatan pangan nasional ke depan.
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaDia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaKesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaMakanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca SelengkapnyaPenangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota akan dilaksanakan bertahap tahun ini, sebelum diterapkan sepenuhnya mulai tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berdalih target tersebut tidak tercapai karena banyaknya kendala.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah program yang dititipkan Trenggono untuk bisa dilanjutkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya