Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Siti: Kalau dokumen tak beres, reklamasi tak dilanjutkan

Menteri Siti: Kalau dokumen tak beres, reklamasi tak dilanjutkan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya. ©2015 merdeka.com/darmadi sasongko

Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengaku masih menunggu hasil perubahan dokumen lingkungan dari pengembang guna melanjutkan reklamasi Pulau G. Menurut Siti, masih ada sejumlah hal yang belum diselesaikan para pengembang dalam perubahan dokumen tersebut.

"Sekarang ada yang belum dia selesaikan, yakni mengubah dokumen lingkungan. Kalau dokumen lingkungan diubah, berarti izin lingkungannya juga diubah. Berarti Pemda DKI juga harus melakukan perubahan untuk izin lingkungannya," kata Siti di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (27/10).

Dituturkan Siti, batas waktu perubahan dokumen lingkungan itu sudah berakhir pada 10 September kemarin. Namun, karena pengembang belum menyelesaikan perbaikan yang ditugaskan sehingga pemerintah memperpanjang masa perbaikan tersebut.

"Dia punya waktu kalau enggak salah dua bulan dari beberapa waktu yang lalu. Dia harus buat planning-nya seperti apa," kata dia.

Apabila sampai perpanjangan waktu yang diberikan pemerintah belum bisa menyelesaikan perubahan dokumen lingkungan, Siti mengaku akan melihat kembali kompleksitas persoalannya.

"Ya kalau enggak memenuhi tenggat waktu, kita akan lihat lagi. Kan itu seberapa kompleks persoalannya, kan kita bisa hitung, dia bisa selesaikan atau enggak. Kalau enggak, menurut aturannya, berarti enggak bisa diterusin berarti izinnya," jelas Siti.

"Enggak boleh ada lewat tenggat waktu. Dia harus beresin," tandasnya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Heru Budi Syaratkan Ini Jika Bangunan Disegel Ingin Pembangunan Dilanjutkan
Heru Budi Syaratkan Ini Jika Bangunan Disegel Ingin Pembangunan Dilanjutkan

Izin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta

RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.

Baca Selengkapnya
SD Pajjaiang Masih Disegel Ahli Waris, Pemkot Makassar Siap Ganti Rugi jka Ada Sertifikat
SD Pajjaiang Masih Disegel Ahli Waris, Pemkot Makassar Siap Ganti Rugi jka Ada Sertifikat

Wali Kota Danny Pomanto mengaku Pemkot Makassar mempunyai novum atau bukti baru yang sudah diajukan melalui peninjauan kembali (PK) ke MA.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Beberkan Penyebab Rusunawa Marunda Terbengkalai hingga Akhirnya Dijarah
DPRD DKI Beberkan Penyebab Rusunawa Marunda Terbengkalai hingga Akhirnya Dijarah

DPRD DKI membeberkan penyebab Rusunawa Marunda terbengkalai hingga akhirnya dijarah

Baca Selengkapnya
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
Fakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang

Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.

Baca Selengkapnya
Sudah Lima Bulan Dirobohkan, Pembangunan Replika Rumah Singgah Bung Karno Mangkrak
Sudah Lima Bulan Dirobohkan, Pembangunan Replika Rumah Singgah Bung Karno Mangkrak

Rumah singgah Bung Karno di Kota Padang, Sumatera Barat kini telah rata dengan tanah. Pembangunan kembali rumah tersebut belum juga dilaksanakan.

Baca Selengkapnya
Proyek Strategis Nasional Tak Selesai di Tahun 2024, Menko Airlangga: Akan Tetap Dilanjutkan
Proyek Strategis Nasional Tak Selesai di Tahun 2024, Menko Airlangga: Akan Tetap Dilanjutkan

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.

Baca Selengkapnya
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat

AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.

Baca Selengkapnya
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok

Prasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.

Baca Selengkapnya
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah
Sekjen AMAN:Political Will Pemerintah Terhadap Hukum Adat Sangat Rendah

MK telah memberikan koreksi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Baca Selengkapnya