MUI soal HTI: Pancasila sudah final dan dipilih founding fathers
Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan sikap terkait keberadaan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah mengusulkan pembubaran terhadap HTI lantaran ideologinya yakni khilafah bertentangan dengan Pancasila.
Wakil Ketua Umum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah menegaskan bila prinsip dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Menurutnya, ideologi Pancasila sudah final dan dipilih langsung oleh Founding Fathers.
"Prinsip dasar negara kita kan sudah final, itu sudah diambil, dipilih oleh para founding fathers. Bahkan MUI yang terdiri dari NU dan Muhammadiyah itu sudah memiliki sikap yang jelas dan tegas bahwa kami mengamini dan memilih bahwa ini final," kata Ikhsan usai menghadiri sebuah diskusi bertajuk 'Dramaturgi Ahok' di Jakarta, Sabtu (13/5).
-
Siapa yang merumuskan Pancasila? Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut disetujui juga bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
-
Siapa saja yang mengusulkan Pancasila? Soekarno merupakan salah satu tokoh penggagas lahirnya ideologi Bangsa Indonesia, Pancasila. Ia mengusulkan Pancasila bersama dengan Muhammad Yamin dan Soepomo.
-
Dimana Pancasila disahkan? Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
-
Apa pengertian Pancasila? Pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata 'panca' yang berarti lima dan 'sila' yang memiliki arti prinsip atau dasar. Maka dari itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai lima prinsip atau lima dasar.
-
Siapa yang mengusulkan konsep Pancasila? Konsep ini pertama kali diusulkan oleh Bung Karno (Soekarno), Presiden pertama Indonesia, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945.
-
Mengapa Pancasila penting sebagai ideologi negara? Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu, merdeka, berdaulat, makmur, baik spiritual maupun material.
Ditegaskan dia, bila HTI anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maka kelompok tersebut tidak cinta tanah air. Sehingga, HTI telah kehilangan legitimasinya baik secara agama atau pun negara.
"Dia kehilangan legitimasi. Baik secara agama berarti dia tidak cinta tanah air. Baik secara negara karena kita sudah punya NKRI berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila maka dia kehilangan legitimasi berarti dia tidak akan didukung semua elemen bangsa," ujar dia.
Ikhsan menuturkan prinsip negara Indonesia sudah jelas menganut ideologi Pancasila dan hal itu tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, dia menyatakan sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia sudah seharusnya mengikuti ideologi yang sudah disepakati para pendiri bangsa.
"Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bukan represif, tetapi lebih pada memberikan naungan, mengayomi, meluruskan. Jangan sampai tindakannya tidak terukur. Karena itu nanti akan jadi stigma yang dilakukan kelompok lain yang menuduh kelompok lain tidak Pancasilais," pungkas Ikhsan.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk mengatasi permasalahan di negara ini bukan sebuah sistem baru, tapi persatuan dan kesatuan.
Baca SelengkapnyaHari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
Baca SelengkapnyaPraktisi hukum Agus Widjajanto setuju apabila Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila
Baca SelengkapnyaPancasila memiliki kedudukan yang krusial bagi negara Indonesia.
Baca SelengkapnyaSelama ini, Bung Karno identik dengan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPeringatan ini berkaitan dengan rantai peristiwa penting yang menentukan arah perjalanan sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Hamburg Jerman untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia di tanah rantau.
Baca SelengkapnyaMeski ada perbedaan hingga saat ini sikap toleran tetap dipegang teguh agar tidak mudah diadu domba.
Baca SelengkapnyaGerakan untuk menyelamatkan demokrasi yang diawali Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) semakin meluas.
Baca Selengkapnya