Follow
Pansel akan tempuh tiga cara undang peserta seleksi hakim MK
Merdeka.com - Ketua Panitia Seleksi Hakim Konstitusi unsur Pemerintah, Saldi Isra mengatakan pihaknya akan menempuh tiga cara untuk mengundang peserta seleksi. Tiga cara tersebut akan dilakukan secara alternatif.
"Pertama melalui iklan terbuka," ujar Saldi di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (10/12).
Cara kedua, kata Saldi, pihaknya membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat, termasuk LSM untuk mengajukan calon. Hal ini dimaksudkan agar terdapat calon yang layak, tetapi lolos dari pengamatan tim seleksi.
-
Bagaimana Mahkamah Agung ingin ciptakan hakim muda yang kompeten? Harapannya, bisa mendukung proses regenerasi hakim dan menghadirkan hakim muda yang kompeten dan berkualitas.
-
Bagaimana MK menentukan komposisi saksi? 'Mau komposisinya seperti apa, diserahkan kepada pihak-pihak itu, yang penting jumlahnya 19 atau tidak lebih dari 19, mau ahlinya 9 saksinya 10 boleh. Mau ahlinya 5 saksinya 14, boleh,' ungkap Fajar.
-
Siapa yang akan membentuk Kabinet? Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Bagaimana KY meyakinkan bahwa calon hakim agung memenuhi syarat? 'Artinya, walaupun satu hari menjadi hakim tinggi, termasuk apabila hakim tersebut tidak ditempatkan di pengadilan tinggi, tetapi ditempatkan di unit-unit di MA, misalnya di Badan Pengawas MA, di kepaniteraan dan sebagainya, maka hakim karier tersebut sudah memenuhi syarat sebagai calon hakim agung,' jelas dia.
-
Siapa yang akan memutuskan menteri di kabinet? 'Enggak. Keputusannya di Pak Prabowo,' tegas dia.
"Ketiga, jemput bola. Ini untuk mengantisipasi kalau tidak banyak," kata dia.
Di samping itu, kata Saldi, sistem jemput bola juga dimaksudkan untuk menghilangkan tendensi pencari kerja. Ini lantaran tim akan meminta sendiri calon yang dianggap layak untuk ikut dalam seleksi.
Meski demikian, menurut dia, pansel belum menentukan siapa saja nama yang akan dijemput tersebut. Cara tersebut baru akan dijalankan setelah mencermati proses yang sudah berjalan. "Akan dilihat perkembangan dari mereka yang daftar secara pribadi, dan yang diajukan kelompok masyarakat atau organisasi," kata dia. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menko Polhukam RI di Jakarta, Jumat, mengumumkan sembilan nama Pansel Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024–2028.
Baca Selengkapnya
Pansel juga berencana menemui aparat penegak hukum dan lembaga tinggi negara
Baca Selengkapnya
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.
Baca Selengkapnya
Sidang perdana sengketa Pileg digelar pada 29 April 2024.
Baca Selengkapnya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan, nama-nama yang dijaring akan kredibel dan berintegritas sesuai harapan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Nama-nama itu ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 37/M Tahun 2024 tentang Pembentukan Pansel Anggota Kompolnas.
Baca Selengkapnya
Pratikno menegaskan penentuan ketua Pansel sudah sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2020.
Baca Selengkapnya
Pihaknya membutuhkan aspirasi terkait proses seleksi capim dan dewas KPK
Baca Selengkapnya
Buka Pendaftaran 26 Juni-15 Juli 2024, Pansel Cari Calon Pimpinan KPK Berintegritas Tinggi
Baca Selengkapnya
Otto menyebut, jika para menteri itu datang maka pihaknya tidak sulit mencari saksi-saksi yang lain.
Baca Selengkapnya
MKMK ini akan bekerja selama satu bulan untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim terkait putusan yang mengubah syarat capres cawapres.
Baca Selengkapnya
Diketahui, bakal ada sembilan nama yang akan menjadi anggota Pansel yang terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat masyarakat.
Baca Selengkapnya