PDIP nilai kasus beras plastik momentum wujudkan kedaulatan pangan
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons positif gerak cepat pemerintah menangani kasus beredarnya beras plastik atau yang mengandung bahan sintetis.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan sehingga kasus beras palsu tidak terulang lagi.
Hasto menilai, langkah simultan pemerintah, baik melalui operasi penarikan beras beracun tersebut maupun operasi yustisia untuk menangkap para penyelundupnya, menunjukkan bahwa masalah pangan memang harus disikapi serius.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Bagaimana BULOG mendapatkan beras impor? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Dimana Bulog bongkar beras impor? 'Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai pelabuhan utama dan terbesar di Indonesia, juga menjadi salah satu pelabuhan masuknya beras impor.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Kenapa Pertamina menebar paket sembako? Kegiatan ini digelar untuk memberikan kebermanfaatan dan berkah di Bulan Suci Ramadan bagi masyarakar sekitar dalam semangat energi kebersamaan.
-
Dimana Pertamina menebar paket sembako? Pertamina bersama Kementerian BUMN kembali menyelenggarakan kegiatan Safari Ramadan BUMN 2024, di Yayasan Pondok Pesantren Al Wathoniyah 43, Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara, pada Kamis, 21 Maret 2024.
"Beredarnya beras plastik tidak bisa dianggap remeh. Selain menyentuh aspek kedaulatan ekonomi, juga membahayakan rakyat, mengingat negara bertugas melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak boleh kalah. Beredarnya beras plastik tidak hanya pelanggaran kedaulatan wilayah. Atas dasar hal itu, PDIP memberikan dukungan pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk menangkap pelaku kejahatan ekonomi tersebut," kata Hasto di Jakarta, Senin (25/5).
Hasto mengatakan, PDIP mewaspadai bahwa beredarnya beras plastik tersebut sebagai bagian dari sindikat impor beras. Untuk itu, pemberantasan beras ilegal tersebut harus menjadi momentum untuk memerangi para penyelundup.
"PDIP mengajak semua pihak untuk memerhatikan pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat petani Indonesia berproduksi dan merdeka di tanah airnya sendiri," ujarnya.
Menurut Hasto, sudah saatnya politik pangan yang berpihak pada petani dikedepankan, termasuk memperbaiki sistem produksi pasca-panen. "Bulog pun harus diperkuat agar bisa membeli gabah secara langsung dengan petani, termasuk kerjasama dengan pemda," tukasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca SelengkapnyaMegawati mengingatkan pemerintah mengenai ancaman krisis pangan ke depan.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet, mengungkapkan kekhawatirannya terkait impor beras besar-besaran lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca SelengkapnyaPengoplos beras akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Baca SelengkapnyaMasyarakat tak perlu khawatir akan kenaikan harga beras dan stok beras.
Baca SelengkapnyaIa meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti heboh isu izin kelola tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan.
Baca Selengkapnya