Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP nilai kasus beras plastik momentum wujudkan kedaulatan pangan

PDIP nilai kasus beras plastik momentum wujudkan kedaulatan pangan Hasto Kristiyanto ke KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons positif gerak cepat pemerintah menangani kasus beredarnya beras plastik atau yang mengandung bahan sintetis.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan sehingga kasus beras palsu tidak terulang lagi.

Hasto menilai, langkah simultan pemerintah, baik melalui operasi penarikan beras beracun tersebut maupun operasi yustisia untuk menangkap para penyelundupnya, menunjukkan bahwa masalah pangan memang harus disikapi serius.

"Beredarnya beras plastik tidak bisa dianggap remeh. Selain menyentuh aspek kedaulatan ekonomi, juga membahayakan rakyat, mengingat negara bertugas melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak boleh kalah. Beredarnya beras plastik tidak hanya pelanggaran kedaulatan wilayah. Atas dasar hal itu, PDIP memberikan dukungan pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk menangkap pelaku kejahatan ekonomi tersebut," kata Hasto di Jakarta, Senin (25/5).

Hasto mengatakan, PDIP mewaspadai bahwa beredarnya beras plastik tersebut sebagai bagian dari sindikat impor beras. Untuk itu, pemberantasan beras ilegal tersebut harus menjadi momentum untuk memerangi para penyelundup.

"PDIP mengajak semua pihak untuk memerhatikan pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat petani Indonesia berproduksi dan merdeka di tanah airnya sendiri," ujarnya.

Menurut Hasto, sudah saatnya politik pangan yang berpihak pada petani dikedepankan, termasuk memperbaiki sistem produksi pasca-panen. "Bulog pun harus diperkuat agar bisa membeli gabah secara langsung dengan petani, termasuk kerjasama dengan pemda," tukasnya.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Ajak Perangi Bandit Pangan

Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Pemerintah Waspada Krisis Pangan: Negara yang Impor Beras Ketar-Ketir
Megawati Minta Pemerintah Waspada Krisis Pangan: Negara yang Impor Beras Ketar-Ketir

Megawati mengingatkan pemerintah mengenai ancaman krisis pangan ke depan.

Baca Selengkapnya
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras

KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

Baca Selengkapnya
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Sentil Kerjasama Pertanian Indonesia dan China: Nanti Ada Impor Petani Juga
VIDEO: Keras! PKS Sentil Kerjasama Pertanian Indonesia dan China: Nanti Ada Impor Petani Juga

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet, mengungkapkan kekhawatirannya terkait impor beras besar-besaran lima tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Turun Tangan soal 490.000 Ton Beras Impor Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok
Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Turun Tangan soal 490.000 Ton Beras Impor Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok

Sebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Baca Selengkapnya
Hati-hati, Anggota Polisi Diturunkan Bakal Tindak Pengoplos Beras
Hati-hati, Anggota Polisi Diturunkan Bakal Tindak Pengoplos Beras

Pengoplos beras akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Baca Selengkapnya
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras

Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.

Baca Selengkapnya
Jaga Stabilitas Harga Beras, Peran Satgas Pangan Perlu Diperkuat
Jaga Stabilitas Harga Beras, Peran Satgas Pangan Perlu Diperkuat

Masyarakat tak perlu khawatir akan kenaikan harga beras dan stok beras.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai Dugaan Denda Impor di Pelabuhan Diusut Guna Pembenahan Tata Kelola
Pakar Nilai Dugaan Denda Impor di Pelabuhan Diusut Guna Pembenahan Tata Kelola

Ia meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Megawati: Urusan Tambang Sekarang pada Heboh, Kalau Enggak Ada Beras Terus Piye?
Megawati: Urusan Tambang Sekarang pada Heboh, Kalau Enggak Ada Beras Terus Piye?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti heboh isu izin kelola tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya