Pembatasan Aktivitas Sosial Tidak Maksimal, Pemprov Jabar Kaji Pemberlakuan Jam Malam

Merdeka.com - Kebijakan pembatasan fisik dan sosial dianggap belum maksimal dilakukan oleh masyarakat. Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengkaji pembatasan jam malam masyarakat bersama Polda Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut kebijakan pembatasan sosial belum efektif. Hal ini setelah dilakukan inspeksi ke sejumlah wilayah di Jawa Barat.

"(Pembatasan aktivitas sosial) masih belum maksimal, saya kemarin inspeksi mutar-mutar sebagian di kabupaten kabupaten terlihat masih tidak ada upaya dan situasi yang berbeda," kata dia di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (6/4).

Dia sedang menunggu data hasil rapid test dari kabupaten kota untuk menentukan langkah strategis dan dasar pengajuan pembatasan sosial skala besar (PSBB) kepada pemerintah pusat.

"Kita menyepakati agar merencanakan salah satu PSBB jam malam. kami mengarahkan kepada kota kabupaten segera melakukan upaya perlakuan jam malam. Ini bagian dari proses mendisiplinkan dan pembatasan sosial berskala besar di wilayah jabar," tegasnya.

"Sudah disetujui oleh Pak Kapolda, asal koordinasi dengan kepolisian di bawah Polda," ia melanjutkan.

Pemprov Jabar juga akan mengoptimalkan perangkat desa dengan membentuk Gugus Tugas Desa Siaga Covid-19. Mereka dibebankan sejumlah tugas untuk penanganan penyebaran virus.

Di antaranya, mencegah penyebaran Covid-19, mulai dari penerapan physical maupun social distancing, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sampai memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk daerahnya, termasuk mendata penduduk yang rentan sakit, penduduk yang datang, penduduk yang pulang mudik dari provinsi lain atau bahkan luar negeri, untuk mendeteksi penyebaran dengan memantau pergerakan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar Dedi Sopandi menjelaskan, Gugus Tugas Desa Siaga Covid-19 bertugas mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa untuk dijadikan ruang isolasi, mengedukasi masyarakat, salah satunya dengan pemasangan spanduk yang berisi informasi krusial.

"Tentang rumah sakit rujukan, nomor telepon, dan lain sebagainya. Pemantauan terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP) dilakukan, meminta kepada pemudik untuk isolasi diri selama 14 hari, dan memastikan tidak ada kegiatan yang bersifat massal atau ada kerumunan," ucap Dedi.

Pandemi virus corona diprediksi mengalami puncak di bulan Mei dan penurunan di bulan Juni. Namun, prediksi itu bisa meleset jika penerapan social distancing tidak dilakukan secara maksimal oleh masyarakat.

Ridwan Kamil mengaku mendapat berbagai informasi mengenai prediksi puncak dan penurunan pandemi virus corona dari akademisi berbagai universitas.

Informasi itu pun datang pula dari pemerintah pusat, termasuk Badan Intelejen Negara (BIN) yang melaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Ya menurut studi dari Unpad dan beberapa universitas (penurunan di bulan Juni), yang dilaporkan oleh Pak Luhut (Binsar Panjaitan) kepada Pak Presiden (Joko Widodo) yang saya dengar di rapat kabinet, salah satu skenario yang di studi itu puncaknya Mei menurunnya Juni," kata dia.

"Tapi studi ini berbeda-beda memang. BIN kan melakukan studi yang berbeda juga. (data) ini yang dikelola universitas," ia menambahkan.

Namun prediksi itu sangat bergantung pada aktivitas masyarakat yang menjalankan program social distancing, termasuk menahan mudik. Jika semuanya tidak dilakukan dengan disiplin, prediksi itu bisa meleset dan pandemi bisa berjalan lebih panjang.

"Dengan catatan kalau social distancing, physical distancing disiplin berjalan dengan baik, kalau tidak, lupakan (prediksi) Juni (terjadi penurunan pandemi). Kita masih panjang durasinya," tegasnya.