Pemerintah diminta jangan pukul rata menyusun anggaran

Merdeka.com - Terminologi 'penghematan anggaran' pada Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2016 menjadi sorotan.

Penghematan dinilai tak perlu dilakukan seandainya sejak awal program disusun lebih baik dan disesuaikan dengan serapan anggaran tahun sebelumnya.

Anggota Komisi II DPR M Misbakhun menjelaskan, pemotongan anggaran yang saat ini sedang dilakukan semua kementerian atas dasar Inpres Nomor 4/2016, sebenarnya tak terlalu mengena.

Dia mencontohkan realisasi anggaran Kementerian ATR pada 2015 yang hanya mencapai 79 persen dari pagu anggaran Rp 6,344 triliun.

Artinya, yang terpakai dari anggaran 2015 hanyalah Rp 5,72 triliun.

Di APBN 2016, Kementerian ATR meminta anggaran Rp 6,3 triliun, dan kini hendak dipotong jadi Rp 6,023 triliun di RAPBNP 2016.

Hal yang sama terjadi di Kementerian Sekretariat Negara, di mana realisasi anggarannya pada APBN 2015 hanyalah Rp 1,9 triliun. Sementara pada APBN 2016, kementerian yang dipimpin Pratikno itu meminta anggaran Rp 2,31 triliun dan dalam RAPBN-Perubahan 2016 hendak dipotong jadi Rp 2,04 triliun.

"Jadi kesannya, anggaran 2016 itu disusun dengan pukul rata, asal naik saja dari anggaran tahun sebelumnya. Padahal kalau melihat realisasi tahun sebelumnya saja tak perlu ada kenaikan," tegas Misbakhun di Jakarta, Kamis (9/6).

"Saya lihat itu trennya, yang penting anggaran disusun naik dulu. Realisasi seperti apa? Itu belakangan," ujarnya.

Politikus Golkar itu menyebut hal tersebut menjadi bukti penyusunan program untuk setiap tahun tak benar-benar dilaksanakan atas kondisi di lapangan dan kinerja tahun sebelumnya. Sementara di sisi lain, katanya, DPR menerima banyak keluhan masyarakat tentang kinerja Kementerian ATR.

Menurut Misbakhun, janji Menteri ATR Ferry M Baldan bahwa akan ada pembebasan layanan pengurusan sertifikat untuk masyarakat tidaklah cukup.

"Karena Ramadan hanya sebulan dalam setahun. Yang kita butuhkan itu penyeragaman pelayanan yang mudah sepanjang tahun dan sepanjang republik ini ada," tegasnya.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, perencanaan yang tak baik dalam penganggaran membuat negara kesulitan. Dalam beberapa kesempatan, pihak Kementerian Keuangan sudah mengeluhkan beban banyaknya kementerian yang asal menaikkan anggaran saat penyusunan anggaran di awal. Sementara kenaikan pemasukan negara nasibnya belum jelas.

Dia mengambil contoh RAPBNP 2016, di mana pemerintah bertumpu pada kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang payung hukumnya sampai saat ini masih belum jelas. Hal itu berkonsekuensi pada meningkatnya risiko fiskal pemerintah.

Misbakhun mengingatkan soal risiko menganggap hal yang belum pasti menjadi sebuah keberhasilan. "Faktor uncertainty (ketidakpastian, red) meningkat, justru seakan kita masukkan sesuatu yang uncertain ke pola pembangunan yang pasti akan dilakukan. Ini bahaya. Ini sinyal bagi semua kementerian melakukan konsolidasi program," tandasnya.

Terkait Kementerian Sekretariat Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan, Misbakhun menilai anggaran yang diajukan untuk kedua lembaga itu cukup wajar. Sebab dengan kredibilitas pejabat dan jumlah anggarannya yang masuk akal, maka kemungkinan penyelewengan sangat minim.

"Tak berlebihan jika ajuan anggaran di kedua lembaga ini patut diberikan dukungan. Dengan kredibilitas orangnya dan ajuan anggarannya, takkan lari ke mana," kata Misbakhun.‎