Pemerintah Ikuti Mahkamah Konstitusi, Jabatan Firli Cs Pimpin KPK sampai 2024

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun. Sehingga pimpinan KPK era Firli Bahuri diperpanjang sampai tahun 2024.

"Terkait putusan MK, tentang masa jabatan komisioner KPK dan batas usia untuk menjadi komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh MK maka pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi kalangan praktisi di kalangan ahli ketatanegaraan pemerintah memutuskan mengikuti putusan MK," ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Istana, Jakarta, Jumat (9/6).

Mahfud mengatakan, pemerintah kurang sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, pemerintah tunduk terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

"Dalam beberapa hal pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK tapi yang lebih prinsip di atas kesepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan MK itu final dan mengikat," ujarnya.

Mahfud mengatakan, putusan MK itu sudah berlaku pada pimpinan KPK periode saat ini.

"Sehingga dengan MK menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku lima tahun dan berlaku untuk periode eksisting atau sekarang maka itu akan diikuti pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa putusan MK itu final dan mengikat, terlepas dari soal kita suka atau tidak suka. Itu saja soal putusan MK," ujarnya.

Poin Keberatan Pemerintah

Sebelum mengambil keputusan, Mahfud telah bertemu dengan para hakim Mahkamah Konstitusi.

Saat itu Mahfud mengaku menyampaikan keberatan putusan MK berlaku saat ini. Karena pimpinan KPK saat ini diangkat dengan ketentuan dalam UU KPK sebelumnya yang masa jabatan empat tahun. Menurutnya, seharusnya putusan MK tersebut berlaku pada pimpinan berikutnya.

"Dulu ini kan diangkat berdasarkan UU lama yang empat tahun, kok tiba-tiba diubah sekarang ya kenapa tidak boleh berlaku ke depan aja misalnya dulu Ghufron tidak memenuhi syarat menurut UU baru maka diberlakukan yang lama gitu. Terasa inkonsisten," jelas Mahfud.

"Karena MK mengatakan kepada saya saya sudah ketemu dengan MK 29 Mei kemarin semua hadir hakimnya kecuali satu karena sedang ke Korea keputusan menyatakan menurut MK berlaku untuk yang sekarang ya sudah diikuti saja," tutupnya.