Perjalanan Panjang Provinsi Sumatera Selatan hingga Memiliki UU Sendiri

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan delapan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Provinsi menjadi UU, salah satunya UU Provinsi Sumatera Selatan. UU ini disambut baik banyak pihak dengan beragam harapan.

Pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Palembang Martini mengaku belum membaca draf RUU Provinsi Sumsel yang baru saja disahkan menjadi UU. Namun, pihaknya masih punya waktu untuk menilai dan mengkritisi UU selama tiga tahun sosialisasi sebelum diberlakukan.

Secara umum, dia mengaku sudah pantas Sumsel memiliki UU sendiri. Sebab, selama ini provinsi itu sebagai daerah otonom mengacu dalam UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPP) Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumsel dan UU Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan PERPPU Nomor 3 Tahun 1950 sebagai UU.

Wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Lampung berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan PERPPU Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumsel menjadi UU, Provinsi Bengkulu berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

UU Provinsi tersebut mencakupi beberapa hal dalam sembilan pasal yang disertakan juga ketentuan umum, cakupan wilayah, ibu kota, pengakuan karakteristik khas provinsi, tradisi, ada, budaya dan ketentuan penutup. Tidak kalah pentingnya juga kondisi geografis daerah sehingga menjadi rujukan dalam pembangunan yang bertujuan kesejahteraan masyarakat.

Dia berharap, UU Provinsi Sumsel yang baru disahkan dapat menjadi kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebagai karakteristik Sumsel. Di provinsi itu memiliki banyak kekayaan hasil bumi yang berlimpah, mulai dari pertambangan dan perkebunan.

Pengelolaan SDA itu diharapkan berpedoman pada menjaga lingkungan sebagai fokus utama. Pemerintah harus mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam sektor itu agar lebih peduli terhadap dampak lingkungan sekitar.

"Semisal perkebunan sawit, limbahnya jangan dibuang ke sungai yang dapat mengganggu taraf hidup orang banyak," kata dia.

Karena itu, Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel mesti cermat dalam membuat peraturan daerah (Perda) sebagai turunan UU provinsi.

"Ya tinggal provinsi buat Perda-nya, harus berkesesuaian dan muaranya untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.