Pernyataan Lengkap Permohonan Maaf Rocky Gerung Sudah Bikin Gaduh
Rocky mengaku dekat dengan anak Jokowi. Dan dia tidak mengkritik personal Jokowi.
Rocky mengaku dekat dengan anak Jokowi. Dan dia tidak mengkritik personal Jokowi.
Pernyataan Lengkap Permohonan Maaf Rocky Gerung sudah Bikin Gaduh
Rocky Gerung menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat pernyataannya terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, dia menegaskan, pernyataan itu tidak menyerang Joko Widodo secara personal.
Rocky menjelaskan memiliki hubungan dengan keluarga Jokowi. Bahkan, dia semapt diundang keacara pernikahan anak Jokowi. Berikut pernyataan lengkap permohonan maaf Rocky Gerung:
Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya, selama satu minggu ini ketika kasus ini mulai beredar. Saya ada di 9-10 kota di Indonesia, di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah diundang para mahasiswa dengan maksud memberi kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini seluruhnya dipersekusi. Saya enggak boleh masuk kampus. Saya enggak boleh ketemu seluruh akademisi itu. Jadi ada dugaan saya, bahwa soal ini sebenarnya soal biasa aja, dibawa ke jalur hukum bawa ke jalur hukum. Tetapi jangan menghalangi saya berbicara dengan para mahasiswa.
Yang menggemparkan kemarin di Yogyakarta itu, saya dihalangi untuk bertemu kurang lebih 1.000-1.500 mahasiswa. Justu itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa kalian menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah UU (undang-undang), silakan ubah UU di DPR. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu, tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan soal pikiran bangsa tapi dihalangi oleh partai, bagaimana saya mengajar tentang pikiran bangsa.
Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti, pro saya mengatakan, bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Saya berterima kasih kepada, mereka justru menganggap saya membuka pembicaraan soal diskursus apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Saya berterimakasih kepada mereka. Mereka mendukung saya, banyak wawancara di media massa bahkan sebagian memuji-muji saya. Menganggap saya memulai suatu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Sekali lagi itu poinnya.
Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan ke publik antara yang pro dan kontra. Nah itu yang membuat kehebohan, kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsori oleh siapapun, kan itu maksudnya kan. Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini, yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu.
Lalu saya merasa kok ini kenapa tidak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi, yang saya ucapkan secara tajam dan saya biasa mengucapkan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi secara individunya, tidak. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti, itu yg menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya.
Pak Jokowi mengerti yang disampaikan saya itu kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu. Di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan bahkan dianjurkan supaya kita bisa mengetahui mana yang disembunyikan mana yang betul-betul genuie mana yang sebetulnya palsu. Nah kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa menbedakan mana kritik publik mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam dengan Pak Jokowi.
Bahkan anak Pak Jokowi berteman dengan saya. Pak Jokowi mantu, saya diundang pakai undangan VIP. Saya enggak bisa datang. Jadi enggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya sekarang kok kenapa jadi soal. Artinya ada yang ingin bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu, mengambil keuntungan dari problem ini.
Bagian kedua khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu, saya hanya mengkritik 2 hal, satu soal IKN, satu soal omnibuslaw. Saya pro terhadap gerakan buruh, yang akan demo tanggal 10 (Agustus), karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan bahwa omnibuslaw pemaksiatan politik, karena menghina hak buruh memperoleh pendapatan.
Jadi omnibuslaw itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus, loh kenapa kalau bagus itu buruh melakukan demonstrasi, UU itu dibolak balik ditolak MK, diputar lagi dengan asumsi yang lalu barang sama dijadikan UU. Saya sebut apa permainan macam itu, masa menipu. Saya memang pro buruh lalu saya dianggap mengompori buruh untuk membuat aksi 2 Agustus. Bukan, buruh itu sudah berencana melakukan demonstrasi. Jadi apa yang salah.
Kasus kedua soal IKN, tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina Adat Dayak. Di mana hinaannya, saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi pemerintah China. Bagaimana mungkin? Mungkin beberapa universitas undang saya meminta pendapat, pendapat saya tetap IKN ini berbahaya. Diplomasi secara politik, dan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural di situ.
