Peta Politik Pilkada Jatim 2024

Merdeka.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal digelar secara serentak pada 2024 mendatang. Jawa Timur termasuk salah satu provinsi yang kursi gubernurnya bakal kembali menjadi rebutan dalam pesta demokrasi itu.

Menilik pemetaan pemilih, warga nahdliyin merupakan salah satu basis massa terbesar di Jawa Timur. Meski demikian bukan jaminan bahwa partai dengan berbasiskan organisasi massa atau pun keagamaan bakal menjadi partai pemenang di Jatim.

Perbandingan ini dapat dilihat dari hasil perolehan Pilkada pada 2014 dan 2019 lalu. Pada 2014 lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai pemenang di Jatim. Partai yang mengklaim diri berbasiskan warga NU ini memperoleh 20 kursi di legislatif, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh 19 kursi di legislatif.

Gerindra juga Demokrat menyusul dengan masing-masing 13 kursi, Partai Golkar dengan 11 kursi, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 7 kursi. Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat 6 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 5 kursi, Nasdem menduduki 4 kursi dan Hanura dengan 2 kursi.

Namun, perolehan suara itu kemudian berbalik pada Pilkada 2019. PDIP justru mengungguli PKB di legislatif. PDIP dapat meraih 27 kursi, disusul PKB 25 kursi, Partai Gerindra 15 kursi, Partai Demokrat 14 kursi, dan Partai Golkar 13 kursi.

Berikutnya, Partai NasDem sembilan kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) enam kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lima kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) empat kursi, serta masing-masing satu kursi untuk Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Mengacu pada Pilkada 2019, partai dapat mengajukan pasangan calon gubernur jika memiliki minimal 20 kursi di legislatif. Jika didasarkan pada hasil Pemilu 2019, hanya PDIP dan PKB saja yang bisa mengajukan calon sendiri tanpa perlu berkoalisi.

Budi Sulistyo Kanang, Plh Ketua DPD PDIP Jawa Timur menegaskan, pihaknya optimis pada 2024 mendatang pihaknya akan tetap dapat menjadi partai pemenang di Jawa Timur. Sebab, selama ini ia mengklaim jika para petugas partai yang menduduki jabatan strategis di eksekutif maupun legislatif dan stakeholder lainnya, selalu menjaga kepercayaan masyarakat.

"Petugas partai harus jadi problem solver bagi masyarakat. Itu memang sudah menjadi platform kebijakan partai. Petugas partai harus bisa menjembatani setiap permasalahan di masyarakat," ujarnya saat dikonfirmasi merdeka.com.

Ia menambahkan, selain itu, konsolidasi internal yang kuat, per daerah pemilihan beserta semua stakeholder yang ada diyakininya dapat menunjang pendulangan suara. Apalagi, dalam setiap kesempatan yang ada, semua petugas partai diwajibkan untuk selalu sharing dengan masyarakat. Hal itu dilakukan agar dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan selama masa-masa ini.

"Konsolidasi internal yang kuat, per dapil beserta stakeholder, maka kita harus mendengarkan, sharing dengan kelompok-kelompok masyarakat, supaya dapat mendengarkan keluhan mereka. Masyarakat harus diajak bicara. Dengan cara ini, saya percaya bahwa kita akan diberikan kepercayaan untuk memimpin Jawa Timur," tegasnya.

Ia pun memastikan bahwa perolehan suara legislatif yang didapatnya ini bukan serta-merta dari hasil yang instan. Apalagi sampai melakukan proses jual beli suara.

"Kita tidak hanya main instan, apalagi jual beli suara kita tidak mau itu," tambahnya.

Oleh karenanya, ia pun cukup percaya diri dengan menargetkan perolehan suara lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Jika pada 2019 lalu PDIP dapat mendulang suara sebanyak 27 suara, maka pada 2024 mendatang ia menargetkan 40 kursi dapat diraih.

"Empat puluh kursi di legislatif. Itu target kita pada 2024 mendatang," tegasnya.

Soal calon gubernur? Dengan kepemilikan suara sebanyak itu, dirinya yakin dapat mengajukan calon sendiri nantinya. Meski demikian, pihaknya tidak menutup diri untuk berkoalisi dengan partai lain.

"Masih terlalu dini ya (bicara soal Cagub). Tapi dengan jumlah kursi segitu kita sudah bisa mengajukan sendiri. Meski demikian tidak menutup kemungkinan juga untuk koalisi," ujarnya.

Beda PDIP, beda pula Partai Demokrat (PD). Partai pengusung pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak ini masih cukup percaya diri dengan strategi sebelumnya. Meski hanya memiliki 14 kursi di legislatif, PD pada 2019 lalu berkoalisi dengan PPP, Hanura, Golkar, PAN, NasDem, dan PKPI untuk mengusung pasangan Khofifah Emil. Hasilnya, partai koalisi ini pun mendominasi pemilihan gubernur saat itu.

Dedy Prasetyo, Wakil Ketua Bapilu DPD Partai Demokrat Jatim mengatakan, pada Pilkada 2024 mendatang, pihaknya sudah menetapkan target kursi yang harus diraih pada pemilihan legislatif (Pileg) mendatang. Ia pun percaya target yang sudah ditetapkan itu akan dapat diraih.

"Target kita naik dari 14 kursi menjadi 20 sampai 25 kursi di legislatif," ucapnya.

Meski tidak mudah, segala upaya akan dilakukan pihaknya untuk dapat meraih target tersebut. Langkah yang dilakukan di antaranya menempatkan orang yang tepat pada dapil yang tepat pula. Selain itu, pihaknya juga akan mengonsolidasikan partai secara kuat.

"Upaya dongkrak kursi, tempatkan orang yang disiapkan dalam dapil. Konsolidasi partai, membentuk badan saksi, dan mesin partai akan dimaksimalkan," tambahnya.

Mengapa memperkuat saksi? Ia memiliki alasan tersendiri. Saksi dinilai sebagai garda terdepan untuk mengurai semua potensi kecurangan yang terjadi. Jika tidak memiliki saksi, maka pihaknya tidak akan dapat formulir c1 jika terjadi kecurangan.

Soal Pilgub? Dedy menyebut jika hal itu adalah kewenangan sepenuhnya dari DPP. Meski demikian ia memberikan sinyal, jika partainya masih tertarik untuk tetap mengusung pasangan Khofifah-Emil dalam Pilgub mendatang.

"Hubungan harmonis Gubernur dan Wagub sekarang ini bisa menjadi contoh semua pihak. Sosok kedua pemimpin ini masih jadi favorit di Jatim," pungkasnya.

Survei Accurate Research & Consulting Indonesia (ARCI) menyebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pasangan Gubernur Khofifah dan Emil Dardak masih cukup tinggi. Kedua nama ini masih menempati urutan teratas dalam kandidat potensial untuk bertarung lagi di Pilgub Jatim mendatang. Selain kedua nama itu, nama Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Achmad Fauzi Wongsojudo disebut juga masuk dalam tiga besar kandidat cagub potensial.

Nama Achmad Fauzi disebutnya selalu muncul dalam simulasi calon gubernur Jawa Timur, baik itu top of mind, simulasi lima nama, atau simulasi sembilan nama.

"Ketika ada pertanyaan kalau pemilihan (gubernur Jawa Timur) dilakukan sekarang, siapa yang bapak/ibu pilih, selalu ada nama Ibu Khofifah, Pak Emil dan Achmad Fauzi Wongsojudo," kata Baihaki.

Hasil survei ARCI, posisi tiga besar ditempati oleh Khofifah (27,9 persen), Emil (15,3 persen), termasuk Achmad Fauzi dengan elektabilitas mencapai 7,5 persen.

Menurut Baihaki, temuan tersebut akan menjadikan pertarungan menuju kursi "Jatim Satu" akan berkutat pada tiga nama tadi.

"Sebelumnya, kita belum mengetahui ada nama Achmad Fauzi. Tapi belakangan, seiring munculnya isu reaktivasi kereta Madura, nama Fauzi masuk sebagai kuda hitam di Pilkada Jawa Timur," ungkap Baihaki.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com (mdk/yan)