Politik Uang di Pilkada, Lebih Parah Sistem Langsung atau Lewat DPRD?

Merdeka.com - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dievaluasi dan dikembalikan ke DPRD belakangan kembali ramai. Wacana tersebut muncul usai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada Langsung dievaluasi.

Tito menilai pilkada langsung tidak memiliki dampak yang baik serta memunculkan masalah baru. Karena itu, ia mencetuskan usul membuat sistem pilkada asimetris. Jika sistem itu diterapkan maka ada dua pemilihan kepala daerah yang akan dipakai. Sistem secara langsung akan digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi. Artinya, daerah potensi praktik jual beli suara rendah. Misal di perkotaan.

Sementara, pemilihan tak langsung atau lewat DPRD, menurut Tito, bisa diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasinya rendah. Artinya, daerah di mana kepala daerah terpilih karena memberikan uang atau barang kepada pemilih. Hal ini demi menghindari politik uang atau pilkada berbiaya besar.

Namun, usulan Tito tersebut menuai polemik, terutama soal Pilkada dikembalikan ke DPRD. Bahkan, Menko Polhukam Mahfud Md juga tak setuju jika Pilkada dikembalikan ke DPRD.

Mahfud MD: Kalau lewat DPRD Politik Uangnya Borongan

Menko Polhukam, Mahfud MD, bercerita soal politik uang yang berpotensi terjadi bila dilangsungkannya Pilkada tidak langsung alias lewat DPRD. Menurutnya, akan terjadi politik uang yang masif dengan cara borongan.

"Kalau lewat DPRD (memilihnya), politik uangnya itu borongan, lewat agen-agen. Di zaman orde baru dipilih DPRD, ternyata ini dianggap tidak baik, dominasinya luar biasa, politik uang di mana-mana orang di DPRD itu dibayar," kata Mahfud.

Ada teror DPRD kepada Kepala Daerah

Tak hanya soal politik uang, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa sistem tidak langsung juga mendorong aksi 'teror' DPRD kepada kepala daerah, seperti mengatakan laporan akan ditolak, LPJ akan ditolak, akan dilengserkan, dan sebagainya.

"Korbannya dulu ada di Riau ada. Diteror lalu dilengserkan," ujar Mahfud menceritakan.

Mendagri Ungkit Mahalnya Ongkos Maju Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkit mahalnya ongkos Pilkada secara langsung di hadapan anggota DPD RI dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Dari perhitungannya, untuk mencalonkan diri sebagai Bupati, seseorang bisa mengeluarkan kocek Rp30 miliar. Angkanya bisa semakin tinggi mulai dari bupati hingga gubernur.

Tito menantang bertemu kepala daerah yang tidak mengeluarkan uang sepeserpun agar terpilih.

"Ya kalau ada yang menyatakan ga bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Pernyataan tersebut berkaitan dengan evaluasi Pilkada langsung. Menurut Tito sistem pemilihan kepala daerah saat ini membuka peluang kepala daerah untuk korupsi. Sebab, biaya untuk pencalonan sebagai kepala daerah sangat mahal.

Di sisi lain, gaji kepala daerah selama lima tahun tidak menutup ongkos politik yang dikeluarkan selama Pilkada. Tito bakal memberi hormat jika ada kepala daerah yang bersedia rugi atas nama pengabdian kepada masyarakat.

Mendagri Sebut Pilkada Tak Langsung Hindari Money Politics

Tito Karnavian menjelaskan jika pemilihan tak langsung diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasinya rendah. Artinya, daerah di mana kepala daerah terpilih karena memberikan uang atau barang kepada pemilih.

Menurutnya, pilkada lewat DPRD ini demi menghindari money politics, atau pilkada berbiaya besar.

"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin yaitu di daerah yang indeks democratic maturity tinggi ini Pilkada langsung yang rendah maka ini mekanisme lain apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD bagaimana dengan independen tadi mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" jelas Tito di Kompleks Parlemen, Senin (18/11) lalu.

Mendagri Bantah Ingin Kembalikan Pilkada ke DPRD

Belakangan Tito Karnavian menegaskan dirinya tidak pernah meminta pilkada langsung dikembalikan ke mekanisme DPRD. Dia mengaku hanya ingin mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

"Saya tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa evaluasi akan kembali kepada pilkada DPRD. Tidak pernah sekalipun saya mengatakan tidak setuju pilkada langsung. Tapi yang ditulis macam-macam," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Dia menilai, pelaksanaan pilkada langsung memang perlu dievaluasi. Sebab banyak dampak negatif mulai dari potensi konflik hingga biaya politik yang tinggi.

"Tapi dalam perjalanan, saya sampaikan, tidak menutup mata ada ekses juga yang berdampak negatif. Salah satunya potensi konflik. Saya pernah Kapolda di Papua dua tahun, Kapolda Metro juga. Pernah lihat bagaimana peta potensi konflik terjadi, iya. Masa kita katakan tidak ada?" ungkapnya.

Mantan Kapolri ini menuturkan evaluasi sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah agar objektif. Dia mengusulkan, sebaiknya evaluasi dilakukan oleh akademisi.

Mendagri Akui Pilkada Lewat DPRD Banyak Kekurangan

Tito menilai pelaksanaan pilkada melalui DPRD juga memiliki banyak kekurangan. Salah satunya sulit memunculkan calon kepala daerah yang berasal dari independen.

"Kalau itu dilakukan, yang asimetris, yang langsung bagaimana caranya? Katanya kembali ke DPRD. DPRD juga ada masalah. Transaksional. Terus bagaimana berikan kesempatan kepada calon inkumbent supaya bisa maju tanpa parpol," tandasnya.