Follow
Polpum Kemendagri gelar sosialisasi Perundangan-undangan Parpol di Bali
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Polpum menggelar Rapat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan terkait Partai Politik di Grand Mega Resort, Bali, Jumat, 5 Oktober 2018. Rapat ini dalam rangka untuk meningkatkan peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, serta untuk peningkatan efektifitas, efisiensi dan transparansi penggunaan bantuan keuangan Partai Politik.
Oleh karenanya, diperlukan pemahaman bagi para pengurus partai politik yang memiliki kursi di DPR untuk memahami mekanisme pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.
Direktur Politik Dalam Negeri La Ode Ahmad dalam sambutannya menyampaikan bahwa partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi mendapatkan bantuan keuangan partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 8 tahun 2011, PP nomor 1 tahun 2018 dan Permendagri nomor 36 tahun 2018.
-
Bagaimana cara hitung kursi DPR? Metode konversi perolehan suara calon legislatif (caleg) DPR menjadi jumlah perolehan kursi ini menggunakan metode penghitungan Sainte Lague.
-
Bagaimana DPR RI harap BI edukasi soal uang? 'Meski rasionya turun, tapi justru uang palsu semakin mirip uang asli karena pembuatannya menggunakan alat-alat yang canggih. Untuk itu, kami ingatkan supaya bisa terus meningkatkan upaya edukasi terkait ciri-ciri keaslian uang Rupiah sebagai langkah preventif.'
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
La Ode menekankan bahwa pentingnya pemahaman kebijakan baru terkait bantuan keuangan partai politik ini dimana terdapat perubahan besaran jumlah per suara sah yang diperoleh partai politik untuk tingkat nasional sebesar Rp 1000 per suara sah, Rp 1200 per suara sah untuk tingkat Provinsi dan Rp 1500 per suara sah untuk tingkat Kabupaten/Kota.
Adapun dana untuk partai politik ini di prioritaskan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Persetujuan terkait bantuan keuangan partai politik untuk tingkat provinsi dilakukan oleh Mendagri melalui Dirjen Polpum sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota melalui persetujuan Provinsi.
“Partai Politik yang mendapatkan dana bantuan partai politik dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan yang diaudit oleh BPK, tegas La Ode.
La Ode berharap agar bantuan keuangan partai politik ini dapat meningkatkan peran partai politik dalam memberikan pemahaman dan kesadaran politik yang lebih baik masyarakat guna partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019.
Rapat sosialisasi ini dihadiri juga oleh perwakilan DPC 10 partai politik se Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali serta Kesbangpol se Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali.
(mdk/paw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Untuk diketahui, bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
Baca Selengkapnya
Relawan saat ini merupakan merupakan elemen tak terpisahkan dalam demokrasi Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Kegiatan tersebut digelar di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kamis (15/8).
Baca Selengkapnya
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku optimis bahwa partainya dapat menambah kursi keterwakilan bagi masyarakat di Provinsi
Baca Selengkapnya
""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca Selengkapnya
Memasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Cak Imin berkelakar, salah satu alasan agar anggota DPR tidak lagi bingung jika menekan mic saat mau menyampaikan interupsi.
Baca Selengkapnya
Hal ini agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan di dalam rangka supremasi hukum.
Baca Selengkapnya
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan konsolidasi politik jelang pemilu 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
Proses pembelajaran politik yang paling tepat adalah bergabung dengan partai politik langsung.
Baca Selengkapnya