PPP senang RUU Pesantren dan Pendidikan Agama banyak dikritik
Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, kini menjadi polemik. Partai Persatuan Pembangunan, sebagai salah satu partai yang menginisiasi RUU tersebut tak mempermasalahkan hal tersebut.
Wasekjen DPP PPP Abdullah Mansur mengatakan, semakin dikritik semakin senang dan baik. Karena akan memberikan masukan yang bagus untuk keberadaan RUU tersebut.
"Jujur saya senang RUU ini semakin banyak didiskusikan, semakin banyak dikritik. Karena ini akan banyak masukan," ucap Mansur dalam diskusi dengan tema Sekolah Minggu di RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, di DPP PSI, Jakarta, Selasa (30/10/2018).
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Apa yang dibahas PPP dan partai pengusung Ganjar? Terlebih, nama-nama yang ada sudah mengerucut dan dibahas bersama partai politik pengusung Ganjar Pranowo.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Siapa pendiri PPPI? Beberapa nama besar yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di balik berdirinya PPPI ada Raden Tumenggung, Soegondo Djojopoespito, Abdullah Sigit, Suwiryo, Suryono, Susalit, Goenarso, dan lain sebagainya.
-
Kenapa PPPI didirikan? Latar Belakang lahirnya perhimpunan ini karena para kaum muda dianggap mampu menjadi kekuatan besar apabila bersatu dalam melawan pemerintah kolonial Belanda.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
Dia menegaskan, nantinya, bisa saja di bahas di DPR. Namun, bentuknya apa Pansus atau di Komisi VIII, itu masih belum diketahui.
"Apakah berupa pansus atau dibahas di Komisi VIII, tapi arahnya di Komisi VIII, dibahas tingkat I ini biasanya, kasarnya bisa diobrak-abrik, bisa diubah pasal per pasal," jelas Mansur.
Dia berharap, DPR nantinya bisa menemukan konsep ideal. Agar bisa menampung kepentingan umat beragama secara keseluruhan.
"Mudah-mudahan DPR menemukan konsep ideal, bisa meramu, bisa menampung aspirasi umat keagamaan yang ada di Indonesia," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB ditegaskan olehnya justru membantu Nahdlatul Ulama.
Baca SelengkapnyaPPP mendapatkan doa dari pimpinan Ponpes agar lebih jaya dan maju, sehingga dapat terus membawa aspirasi umat.
Baca SelengkapnyaPramono menilai pemerintah daerah penting menyusun pedoman teknis terkait pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
Baca SelengkapnyaSaat ini kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis).
Baca SelengkapnyaKaesang menyinggung persoalan pendirian rumah ibadah di Tanah Air yang terkendala izin.
Baca SelengkapnyaKader yang mengatasnamakan Pejuang PPP ini mengaku aksinya merupakan aspirasi dari masyarakat
Baca SelengkapnyaGanjar bicara cara mengoptimalkan UU Pesantren untuk kemajuan pendidikan santri.
Baca SelengkapnyaPBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB, padahal ormas.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberpihakannya kepada lembaga pendidikan pondok pesantren.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas akan menerbitkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pendidikan keagamaan.
Baca SelengkapnyaMuhamad Mardiono meminta agar masyarakat Aceh dan kader bersama-sama memenangkan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaPKB sukses menjadi partai besar seperti sekarang karena hasil dari pengelolaan yang baik.
Baca Selengkapnya