Pulau Kaliage Tempat Pertemuan Koalisi Anies Pernah Disegel Ahok Karena Masalah IMB
Merdeka.com - Sejumlah perwakilan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies sebagai Capres 2024 melakukan pertemuan tertutup di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu. Pulau Kaliage tersebut merupakan pulau pribadi Ketum NasDem, Surya Paloh.
Pulau ini pernah menjadi sorotan pada 2015 lalu. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menyegel pulau milik Surya Paloh tersebut karena masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Kita akan paksa dia segera buat IMB. Jadi bersamaan dengan seluruh rumah yang tinggal di gang-gang untuk perbaiki IMB," kata Ahok saat usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, (30/10).
-
Kenapa pemilik rumah harus bayar pajak? Namun, berbeda halnya saat Anda sudah memiliki rumah sendiri. Sebagai pemilik rumah, Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
Ahok mengungkapkan sebenarnya banyak bangunan di Jakarta yang tidak memiliki IMB termasuk pulau milik Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Selain memaksa pihak Surya Paloh untuk mengurus IMB, Ahok juga akan menerapkan denda sebagai bentuk sanksi serta akan memberlakukan pajak yang tinggi sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
"Jadi di Jakarta ini banyak sekali bangunan tanpa IMB. Jadi bagaimana caranya kita suruh dia perbaiki denda IMB tapi bayar denda. Lalu pajaknya kalau di pulau seribu NJOP-nya harus harga yang tertinggi daratan," tegas Ahok.
"Jadi adil dong. Masa gaya punya pulau, punya vila bayar pajaknya seharga kebun. Ya enggak bisa," tambahnya.
Ketika ditanya mengenai pencabutan segel pulau milik Ketua Umum NasDem itu, dia mengatakan penyegelan itu terbilang sia-sia. Yang terpenting, kata mantan Politisi Gerindra ini adalah bagaimana memberikan sanksi berupa denda dan harus bayar pajak yang tinggi kepada Pemerintah.
"Kamu bisa ketemu kontraktor terus bangun lagi. Bagi saya yang penting anda terus tapi bayar denda dan bayar NJOP tinggi," tutup Ahok.
Pertemuan Tertutup
Seperti diketahui, Perwakilan dari Koalisi Perubahan mengadakan pertemuan secara diam-diam di Pulau milik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Pertemuan tersebut, dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf.
Mizammil mengatakan, pertemuan yang dilakukan pada pekan lalu itu membahas perihal masa depan Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
"Oh iya ini pertemuan pekan lalu. Di lokasi Kepulauan seribu lokasi milik pak Surya Paloh. Membicarakan banyak hal terkait masa depan koalisi," kata Muzammil, saat dikonfirmasi, Rabu (31/5).
Dia pun menegaskan, Koalisi Perubahan akan terus maju dan berharap dapat terwujudnya pasangan calon dari Koalisi yang dibangun oleh PKS, NasDem dan Demokrat itu.
"InsyaAllah kita solid untuk maju terus. Mudah-mudahan segera terwujud pasangan calon dari 3 koalisi perubahan untuk persatuan," ujarnya.
Bahas Johnny Plate
Sementara, Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan pertemuan koalisi perubahan lebih memberikan dukungan kepada Partai NasDem atas ditetapkannya status tersangka terhadap Johnny Plate.
"Pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan di lakukan oleh koalisi, dan itu pertemuan yang cukup lengkap karena langsung para petinggi utamanya yang bertemu itu cukup menggembirakan," kata Tobas panggilan akrabnya.
Sebagai informasi, dari foto yang diterima merdeka.com dalam pertemuan tersebut diantaranya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Plt Sekjen Hermawi Taslim, Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto.
Kemudian, Ketua Majelis Syuro Salim Segraf, Wakil Ketua Dewan Syuro Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, Juru Bicara PKS Pipi Sopian, Perwakilan tim Anies Baswedan, Sudirman Said.
Lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Demokrat Teuku Riefky dan beberapa jajaran teras Demokrat lainnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan penyelesaian masalah di Jakarta kerap pelik
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaAdapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaAdapun APK yang dimaksud meliputi baliho, reklame, spanduk, umbul-umbul, pamflet, bendera, brosur dan sebagainya.
Baca Selengkapnya