Rencana Tebus Pilot Susi Air Rp5 M, Polda Papua Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Merdeka.com - Polda Papua berupaya membebaskan Pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Marthenz (37) yang masih disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. KKB kini meminta tebusan Rp5 miliar untuk membebaskan Philips.

Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri memastikan bisa memenuhi permintaan tebusan KKB. Namun, harus ada mekanisme yang harus dilalui sebelum menyerahkan uang tersebut.

"Kami tentunya akan bicara lagi dengan pemerintah (pusat) bagaimana mekanisme dalam pencairan dana itu agar nantinya tidak menimbulkan masalah hukum kepada pemerintah daerah. Itu kita akan bicarakan dengan baik,” kata Fakhiri, Selasa (5/7).

Dia menegaskan, Polda Papua merupakan bagian dari hukum di Indonesia. Sehingga setiap langkah yang diambil harus selaras dan tidak melawan hukum.

“Jadi jangan sampai disalahartikan ya, tidak ada itu pemerintah menyiapkan uang itu disampaikan Kapolda apabila dia mau bargaining dengan uang tentunya karena kami memahami hukum, tidak mau melibatkan Pemerintah Daerah nanti salah dalam mekanisme uang. Makanya paling tidak saya cuma bilang Rp5 miliar. Dan tentunya apa yang kami sampaikan sudah kita sampaikan ke pimpinan atas supaya semuanya clear, itu berkaitan negosiasi,” beber Fakhiri.

Tolak Permintaan Amunisi dan Papua Merdeka

Fakhiri menegaskan, pihaknya hanya bersedia memenuhi permintaan tebusan uang dari KKB. Tidak dengan permintaan amunisi hingga kemerdekaan Papua.

"Bagi kami TNI-Polri di Papua bisa memenuhi tuntutan KKB Egianus Kogoya terkait tebusan uang. Namun dua tuntutan lain yang disampaikan yakni meminta senjata dan dialog soal kemerdekaan bangsa Papua tidak dipenuhi," tegas Fakhiri.

Dia mengaku sudah berkali-kali menyampaikan kepada Egianus Kogoya untuk tidak mau berkompromi soal amunisi dan permintaan Papua merdeka.

“Sebelumnya sudah saya sampaikan, tapi kalau Egianus meminta untuk membeli senjata, amunisi apalagi bargaining-nya, diskusi atau negosiasi ini untuk merdeka, tidak ada dalam kamus untuk itu, jadi tidak ada kata lain, kalau minta hal-hal itu tentunya kami tolak. Saya dan Pangdam pasti tolak,” pungkasnya. (mdk/tin)