Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rp3,82 Triliun Anggaran Pemkab Bogor Belum Terpakai, Ini Penyebabnya

Rp3,82 Triliun Anggaran Pemkab Bogor Belum Terpakai, Ini Penyebabnya Kantor Bupati Bogor di Kompleks Pemkab Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor. antara

Merdeka.com - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor mencatat anggaran belanja daerah itu yang terserap masih sekitar Rp4,67 triliun. Angka tersebut hanya sekitar 55 persen dari target belanja dalam APBD 2022 sekitar Rp8,5 triliun.

Masih ada sekitar Rp3,82 triliun alokasi belanja Kabupaten Bogor belum terserap, hingga 31 Agustus 2022. Salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut yakni program Samisade sebesar Rp395 miliar belum digunakan hingga awal September ini.

"Samisade kan alokasinya besar itu belum terserap. Selain itu ada Bagian Hasil Pajak Daerah (BHPRD) yang belum terserap juga seluruhnya," kata Teuku Mulya, Senin (12/9).

Alokasi BHPRD sebesar Rp222 miliar, baru terserap sekitar 40 persen atau sekitar 82 miliar untuk tahap I. Sementara sisanya akan dicairkan dalam waktu dekat.

Pendapatan Diprediksi Lampaui Target

Hingga 31 Agustus 2022, beberapa alokasi belanja yang telah terserap yakni belanja operasi Rp3,4 triliun, belanja modal Rp300 miliar, belanja transfer Rp760 miliar, dan belanja tak terduga Rp14 miliar.

Dalam beberapa rapat evaluasi terakhir, belanja modal juga menjadi perhatian serius Pemkab Bogor. Pasalnya, belanja modal sebagian besar berupa pekerjaan infrastruktur.

"Kita koordinasi dengan ULP, informasinya sebagian besar pekerjaan sudah masuk lelang. Tinggal nanti bagaimana realisasinya di lapangan. Karena berkaitan juga dengan realisasi serapan anggarannya," kata dia.

Sementara untuk pendapatan daerah, sejauh ini dari target Rp8,5 triliun telah teralisasi sekitar Rp6 triliun atau 70 persen. Teuku Mulya meyakini sektor pendapatan akan melampaui target pada akhir tahun 2022.

(mdk/yan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.

Baca Selengkapnya
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Penyerapan Anggaran di KKP Baru Rp3,5 Triliun
Sudah Bulan Agustus, Penyerapan Anggaran di KKP Baru Rp3,5 Triliun

Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024
Kemenkeu Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak Rp34,57 Triliun per 6 Agustus 2024

Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos

Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Baca Selengkapnya
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun

Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Turun Jadi Rp6,22 Triliun
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Turun Jadi Rp6,22 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.

Baca Selengkapnya