Follow
Satgas buatan Kejagung, KPK & Polri cuma kerja untuk kasus tertentu
Merdeka.com - Kejaksaan Agung, Polri dan KPK sepakat membentuk satgas pemberantasan korupsi. Meski aturan mainnya belum jelas, dipastikan keberadaan satgas ini tak akan saling berbenturan dengan ketiga lembaga penegak hukum tersebut.
"Karena ini bentuknya belum suatu lembaga, jadi ada satu kasus, dibentuk tim bersama. Masing-masing instansi ini mengirim timnya, selesaikan satu kasus ini secara cepat dan efektif, kemudian selesai. Bubar timnya itu. Jadi sekali pakai," kata Tony di Kejagung, Selasa (5/5).
Tony menjelaskan bahwa satgas gabungan ini akan bekerja secara situasional. Mereka akan dibentuk untuk sekali penanganan kasus dan menggunakan mekanisme yang serupa. Hal itu dijelaskannya tidak akan mengganggu ritme proses penegakan hukum yang dilakukan masing-masing instansi.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Kenapa kerugian ekonomi negara penting dihitung dalam korupsi? Komisi III sangat mengapresiasi metode penghitungan kerugian seperti yang dilakukan Kejagung. Memang harus begini sebetulnya, karena korupsi itu tindakan yang menimbulkan kerugian berantai. Nah jadi lembaga penegak hukum lainnya bisa juga menerapkan cara yang seperti ini, biar makin kapok dan takut semua pelaku korupsi. Pengembalian kerugian negaranya pun juga jadi bisa lebih maksimal,' ujar Sahroni, Kamis (18/4).
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
"Jadi satu kasus besar yang masif dari segi pelakunya maupun jumlah kerugian negaranya, kita keroyok. Ini bentuk dari imbauan atau keinginan dari semua pihak bahwa ketiga instansi penegak hukum ini harus harmonis, sinergis, dan bersama-sama melawan para koruptor yang sekarang juga melakukan serangan balik secara bersamaan. Kita tidak bisa menghadapi hal itu sendiri," jelas Tony.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.
Baca Selengkapnya
KPK memang memiliki biaya untuk perburuan buron kasus korupsi dalam rangka penegakkan hukum.
Baca Selengkapnya
Menurut Ketut, penyidik masih terus mendalami sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca Selengkapnya
Sudah dua perusahaan digeledah kejagung terkait kasus ini.
Baca Selengkapnya
Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini
Baca Selengkapnya
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
KPK bertugas untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia
Baca Selengkapnya
Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejagung dinilai berhasil membongkar sejumlah kasus kakap.
Baca Selengkapnya
Perlu upaya lain yakni mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.
Baca Selengkapnya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR meminta Kejagung bisa konsisten menjaga kinerja cemerlangnya.
Baca Selengkapnya