SBY: Tanya MUI keputusan fatwa di bawah tekanan SBY apa tidak

Merdeka.com - Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang perkara dugaan penistaan agama yang tengah bergulir di Pengadilan Jakarta Utara (Jakut). Dalam sidang, kubu Ahok menyebut jika SBY mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera mengeluarkan fatwa penistaan agama terhadap Ahok.

Menanggapi hal itu, SBY mempersilakan pihak manapun untuk mempertanyakan ada atau tidaknya intimidasi kepada MUI tekait keputusan fatwa penistaan agama tersebut.

"Silakan ditanyakan ke MUI, apakah fatwa itu dikeluarkan di bawah tekanan SBY atau tidak. Itu yang ingin saya sampaikan," kata SBY di DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (1/2).

Di sisi lain, SBY menilai penyadapan komunikasinya dirinya dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin adalah sebuah kejahatan. Oleh karena itu, dengan tegas SBY meminta Polri untuk memproses hukum tanpa harus adanya delik aduan.

"Kesimpulan, dengan penjelasan saya ini berangkat dari pernyataan Pak Ahok yang memegang bukti yang menyangkut percakapan saya dengan Ma'rif Amin itu adalah sebuah kejahatan itu penyadapan ilegal, saya hanya mohon hukum ditegakkan," ujar dia.

Tak sampai di situ, SBY juga yang bertanggungjawab atas penyadapan ini bukan lagi dirinya dan Ma'ruf Amin atau kubu Ahok melainkan pihak kepolisian. Bahkan, dikatakan SBY persoalan ini juga bisa menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika pihak intelijen terbukti melakukan penyadapan.

"Bola sekarang bukan di saya, bukan di Ma'ruf Amin, Pak Ahok atau kuasa hukum lain tapi penegak hukum. Tapi kalau ada di intelijen berarti bola ada di Pak Presiden, karena ini hak saya sudah diinjak-injak," pungkas SBY.