Soal DAU, Pemkot Bogor akan pangkas anggaran perjalanan dinas
Merdeka.com - Pemkot Bogor memastikan dana alokasi umum (DAU) yang tertunda pencairannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK 07/2016, tidak akan mengganggu kinerja dan program Pemkot Bogor.
Tak hanya itu, Wali Kota Bogor Bima Arya meminta agar para aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat tidak resah terkait kebijakan pusat ini. Bima memastikan para ASN serta program infrastruktur prioritas di Kota Bogor tidak akan dipangkas.
"Berdasarkan hasil rapat pembahasan penundaan DAU dari pusat, saya menilai akan dilakukan di perencanaan, tetapi bukan di kegiatan infrastruktur dan belanja langsung," kata Bima, Jumat (26/8).
-
Kenapa ASN tahun ini fokus di guru dan kesehatan? Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan, kata Anas.
-
Siapa saja yang termasuk ASN? Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
-
Apa yang tidak perlu lagi diurus saat ke ASEAN? Artinya, anda tak perlu repot-repot mengurus SIM internasional ketika akan bepergian ke negara-negara di ASEAN ini.
-
Kenapa ASN penting untuk Golkar? “Tentunya untuk masuk menjadi OECD ada roadmap-nya. Pengalaman terakhir, di Asia hanya dua negara, Jepang dan Korea. Oleh karena itu, standar pelayanan publik yang levelnya lebih tinggi menjadi prasyarat agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2030,“
-
Siapa yang mengalami penurunan gaji? Laporan tersebut menganalisis data dari lebih dari 10.000 karyawan startup dan melibatkan wawancara dengan 183 pemimpin serta pendiri startup di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Taiwan.
-
Apa yang dimutihkan dalam program ini? Program pemutihan pajak kendaraan ini meliputi pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya.
Penundaan ini hanya cara untuk penghematan anggaran. Namun dipastikan kemampuan keuangan pemkot masih dalam keadaan baik. "Masih ada dana stand by yang cukup untuk pembiayaan rutin, termasuk gaji," jelasnya.
Selain itu, menurutnya Pemkot belum bisa memastikan program atau sektor mana yang akan dihemat. Adapun rincian program serta sektor yang akan dihemat masih akan diverifikasi oleh tim anggaran, agar penghematan tidak terganggu program pembangunan. Efisiensi akan dilakukan di sektor yang rutin atau kegiatan perencanaan.
"Masih disisir dan dibahas yang mana yang nantinya bisa dihemat," tambahnya.
DAU Kota Bogor yang ditunda penyalurannya antara September hingga Desember 2016 sebesar Rp 87,5 miliar. Meski jumlah anggaran tersebut termasuk besar, Bima optimis Pemkot Bogor mampu berhemat di beberapa sektor yang bukan prioritas.
Selain perjalanan dinas, pelatihan dan pengembangan bagi ASN yang tidak begitu penting juga dipangkas. "Yang pasti program prioritas, proyek pembangunan infrastruktur yang bermanfaat dan penting untuk masyarakat tidak akan dipangkas," jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan dan Aset Derah Kota Bogor, tahun anggaran 2015 Pemkot dapat memangkas sekitar Rp 20,92 miliar dari anggaran dinas bagi pejabat dan ASN di lingkungan Pemkot Bogor. Dari biaya sebesar Rp 65,38 miliar yang dianggarkan, realisasi perjalanan dinas pejabat dan ANS di lingkungan sepanjang anggaran 2015 hanya sebesar Rp 44,46 miliar. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaJumlah ASN yang pindah ke depannya akan ditentukan dari skala prioritas yang dilihat dari hasil perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaMenpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaKPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri Pertahanan mengakui nasihatnya ini memang sulit dilakukan karena ia punya pengalaman serupa.
Baca SelengkapnyaPenyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto meminta para menteri efisien dalam menggunakan anggaran.
Baca Selengkapnya