Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal DAU, Pemkot Bogor akan pangkas anggaran perjalanan dinas

Soal DAU, Pemkot Bogor akan pangkas anggaran perjalanan dinas Arya Bima. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemkot Bogor memastikan dana alokasi umum (DAU) yang tertunda pencairannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK 07/2016, tidak akan mengganggu kinerja dan program Pemkot Bogor.

Tak hanya itu, Wali Kota Bogor Bima Arya meminta agar para aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat tidak resah terkait kebijakan pusat ini. Bima memastikan para ASN serta program infrastruktur prioritas di Kota Bogor tidak akan dipangkas.

"Berdasarkan hasil rapat pembahasan penundaan DAU dari pusat, saya menilai akan dilakukan di perencanaan, tetapi bukan di kegiatan infrastruktur dan belanja langsung," kata Bima, Jumat (26/8).

Penundaan ini hanya cara untuk penghematan anggaran. Namun dipastikan kemampuan keuangan pemkot masih dalam keadaan baik. "Masih ada dana stand by yang cukup untuk pembiayaan rutin, termasuk gaji," jelasnya.

Selain itu, menurutnya Pemkot belum bisa memastikan program atau sektor mana yang akan dihemat. Adapun rincian program serta sektor yang akan dihemat masih akan diverifikasi oleh tim anggaran, agar penghematan tidak terganggu program pembangunan. Efisiensi akan dilakukan di sektor yang rutin atau kegiatan perencanaan.

"Masih disisir dan dibahas yang mana yang nantinya bisa dihemat," tambahnya.

DAU Kota Bogor yang ditunda penyalurannya antara September hingga Desember 2016 sebesar Rp 87,5 miliar. Meski jumlah anggaran tersebut termasuk besar, Bima optimis Pemkot Bogor mampu berhemat di beberapa sektor yang bukan prioritas.

Selain perjalanan dinas, pelatihan dan pengembangan bagi ASN yang tidak begitu penting juga dipangkas. "Yang pasti program prioritas, proyek pembangunan infrastruktur yang bermanfaat dan penting untuk masyarakat tidak akan dipangkas," jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan dan Aset Derah Kota Bogor, tahun anggaran 2015 Pemkot dapat memangkas sekitar Rp 20,92 miliar dari anggaran dinas bagi pejabat dan ASN di lingkungan Pemkot Bogor. Dari biaya sebesar Rp 65,38 miliar yang dianggarkan, realisasi perjalanan dinas pejabat dan ANS di lingkungan sepanjang anggaran 2015 hanya sebesar Rp 44,46 miliar. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
Jumlah PNS Pindah ke Ibu Kota Baru Dikurangi dari 12.000 Jadi 6.000 di Tahap Awal
Jumlah PNS Pindah ke Ibu Kota Baru Dikurangi dari 12.000 Jadi 6.000 di Tahap Awal

Jumlah ASN yang pindah ke depannya akan ditentukan dari skala prioritas yang dilihat dari hasil perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini

Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kebut Aturan Turunan UU ASN dalam 2 Bulan, Ada Insentif buat PNS
Pemerintah Kebut Aturan Turunan UU ASN dalam 2 Bulan, Ada Insentif buat PNS

Menpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan

KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.

Baca Selengkapnya
Prabowo ke Menteri: Kalau Mau Jalan ke Luar Negeri Pakai Uang Sendiri
Prabowo ke Menteri: Kalau Mau Jalan ke Luar Negeri Pakai Uang Sendiri

Mantan Menteri Pertahanan mengakui nasihatnya ini memang sulit dilakukan karena ia punya pengalaman serupa.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Daerah yang Tak Ajukan Formasi CPNS 2024
Ini Daftar Daerah yang Tak Ajukan Formasi CPNS 2024

Penyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer

Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Prabowo: Jangan Mengada-ada, Belajar Pramuka ke Negara Lain
Prabowo: Jangan Mengada-ada, Belajar Pramuka ke Negara Lain

Prabowo Subianto meminta para menteri efisien dalam menggunakan anggaran.

Baca Selengkapnya