Sultan HB X Tidak Tetapkan Tarif Sewa Tanah Keraton untuk Proyek Tol
Merdeka.com - Sejumlah tanah kas desa yang merupakan kepunyaan Keraton Yogyakarta atau Sultan Ground terdampak pembangunan jalan tol. Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan tanah Keraton Yogyakarta tidak akan dijual, tetapi boleh disewa untuk kepentingan jalan tol.
Sultan menerangkan sebagai Raja Keraton Yogyakarta, dia tidak mematok harga sewa tertentu untuk tanah-tanah Keraton Yogyakarta yang terdampak pembangunan jalan tol.
"Sakjane ora diregani yo ora popo kok wong itu untuk fasilitas umum. (Sebenarnya tidak dihargai ya tidak apa-apa kan itu untuk fasilitas umum)," kata Sultan di Kantor Gubernur DIY, Kamis (2/2).
-
Bagaimana proses pengadaan tanah untuk Tol Yogyakarta-Kulon Progo? Pelaksanaan pengadaan tanah di Tahun Anggaran 2022-2023 meliputi tahapan persiapan di antaranya membentuk tim, merencanakan pembangunan, melakukan pendataan awal, melakukan konsultasi publik, penetapan lokasi, dan pengumuman penetapan lokasi.
-
Kenapa Sri Sultan HB X nyoblos? Sri Sultan HB X pun menjadi pemilih pertama di TPS itu.
-
Dari mana Sri Sultan HB I pindah ke Yogyakarta? Tepat hari ini, 7 Oktober pada 1756Sri Sultan Hamengku Buwono I pindah dari Kebanaran menuju Yogyakarta.
-
Kenapa Sri Sultan HB I pindah ke Yogyakarta? Setelah itu, nama Yogyakarya sebagai ibu kota kerajaannya menjadi lebih populer.
-
Sri Sultan HB X nyoblos apa? Sri Sultan HB X pun menjadi pemilih pertama di TPS itu.
-
Siapa yang membangun Keraton Yogyakarta? Kemudian pada bulan April 1755, Sultan HB I membangun Kraton Yogyakarta.
"Kalau sewa paling kan mung (hanya) nol koma berapa persen dari harga tanah. Yang penting aku ora ngarani (tidak menentukan besaran harga sewanya)," sambung Sultan.
Sultan menjabarkan, tanah milik Keraton Yogyakarta merupakan bagian dari keistimewaan DIY. Sultan mewanti-wanti agar tanah yang merupakan bagian dari keistimewaan ini jangan sampai habis karena pembangunan.
"Itu (tanah milik Keraton Yogyakarta) kan bagian dari Keistimewaan. Nek lemahe Keraton entuk terus piye? (Kalau tanah milik Keraton Yogyakarta habis terus bagaimana?" tutur Sultan.
Sultan menambahkan belum tahu pasti berapa besaran tanah milik Keraton Yogyakarta yang terdampak pembangunan jalan tol. Sultan membeberkan saat ini proses pengukuran tanah masih berlangsung.
"Saya enggak tahu (besaran tanah milik Keraton Yogyakarta yang terdampak). Itu ya mungkin Mlangi ada sedikit, kan gitu. Otomatis dalam pendataan, kalau nanti memang dilewati (jalan tol)," ucap Sultan.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gugatan yang diajukan ini berkaitan dengan administrasi lahan emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta dan lahan di sekitarnya.
Baca SelengkapnyaTerkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, harapan besarnya adalah aset kasultanan ini bisa terjaga.
Baca SelengkapnyaSelain Situs Yoni tersebut, diperkirakan masih ada benda-benda peninggalan sejarah lain yang terkubur di sana.
Baca SelengkapnyaTPA Piyungan ditutup sementara sejak 23 Juli hingga 5 September 2023. Sultan pun menyiapkan lokasi pembuangan sampah sementara,
Baca SelengkapnyaPPKGBK ingin mengabarkan kepada publik bahwa tidak boleh ada seorang pun keluar/masuk tanpa seizin dari pemilik lahan.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengusulkan pemindahan makam Pangeran Diponegoro yang berada di Makassar ke Yogyakarta.
Baca SelengkapnyaIndobuildco sempat merayu pemerintah untuk membeli tanah negara di area lahan Hotel Sultan.
Baca SelengkapnyaSri Sultan HB X menyiapkan tempat pembuangan sementara, namun kapasitasnya juga sangat terbatas
Baca SelengkapnyaPemda DIY tidak punya kewenangan memberikan izin ataupun kajian proyek beach club tersebut.
Baca SelengkapnyaHanya saja, Sultan menerangkan bahwa DIY diakui sebagai daerah istimewa karena asal-usul, sejarah dan budayanya.
Baca SelengkapnyaSultan HB X mengaku tak tahu jika Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli adalah Sekjen PSI, partai yang menaungi Ade Armando.
Baca SelengkapnyaHotel Sultan yang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno kini diambil alih pemerintah.
Baca Selengkapnya