Syahrul ajak rembuk Walhi bahas rencana reklamasi Pantai Losari

Merdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menggugat rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) soal reklamasi Pantai Losari, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menyikapi hal ini, Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengatakan rencana proyek tersebut untuk masyarakat.

"Ini untuk rakyat, kok dipersoalkan," kata Syahrul saat ditemui wartawan usai Rapim Polda Sulsel di Mapolda Sulsel, Rabu (3/2).

Dia mengaku bukan mau menjalankan rencana proyek reklamasi yang tertuang dalam paket pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) itu, tanpa memperhatikan gelombang protes.

"Di mana dapat lagi tanah seluas 50 hektare untuk rakyat, apa di dalam kota. Atau mau dikasih saja ke pengusaha tanah itu? Apa yang saya lakukan ini semua untuk rakyat. Jadi tolong bela saya," ujarnya.

Karena itu, Yasin mengajak pegiat lingkungan ini untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

"Saya berharap adek-adek Walhi, ayo duduk sama-sama yuk. Mana nih yang kalian persoalkan," tandasnya.

Menurut Gubernur Sulsel ini, reklamasi pantai itu sebenarnya dalam rangka mempertahankan Pantai Losari agar bisa lebih panjang, karena kalau tidak ada reklamasi maka sedikit demi sedikit akan tergerus.

Ditambahkan, pelaksanaan reklamasi untuk proyek CPI itu adalah salah satu upaya membuat Karebosi baru di Makassar.

"Karebosi (lapangan Karebosi) Ini sudah sempit. Mana ada lagi mal di situ. Kalau orang dulu buatkan kita benteng Rotterdam, sekarang kita buat Wisma Negara supaya tidak ada yang klaim tanah di situ. Jangan sampai ini hanya ada kepentingan segelintir orang saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Asmar exwar memasukkan gugatan ke PTUN Makassar tentang pelaksanaan reklamasi pantai di kawasan Pantai Losari. Diketahui, kegiatan reklamasi itu merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan proyek CPI, yang di dalamnya nanti direncanakan juga dibangun Wisma Negara. (mdk/cob)