Tahun 2017, petani meringis di negeri agraris

Merdeka.com - Nasib petani di Indonesia semakin sulit. Mereka terancam. Tak lagi punya lahan garapan. Banyak faktor penyebab. Salah satunya ambisi pemerintah menggenjot pembangunan. Kondisi ini dilematis. Presiden Joko Widodo gencar membangun pelbagai infrastruktur namun di sisi lain nasib petani juga penting. Terutama menjaga kondisi pangan Tanah Air. Tahun 2017, rangkaian konflik agraris membuat miris hidup di negeri agraris.

Dampak derasnya pembangunan dirasakan betul para petani Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Mereka masih berjuang. Menolak pembangunan pabrik Semen. Perusahaan milik negara dianggap merusak. Namun pembangunan itu tetap didukung Gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDIP, Ganjar Pranowo. Membuat petani semakin berteriak.

Para petani sampai mendatangi Istana Negara. Berusaha bertemu Presiden Jokowi. Mereka mendorong agar Presiden mencabut izin pembangunan pabrik milik PT Semen Indonesia. Pada Maret 2017, para petani berhasil masuk. Mereka mendapat kesempatan bertemu dengan Kepala Staf Presiden, Teten Masduki.

Hasil pertemuan dan perbincangan antara Teten dengan warga Kendeng, pemerintah menghentikan sementara operasional dan proses produksi sambil menunggu hasil KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Pemerintah juga akan membicarakan dengan institusi kepolisian terkait warga yang ditahan.

Namun masih ada yang mengecewakan warga. Teten tidak memberikan tanggapan apapun terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah yang memberikan izin lingkungan melalui Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017. Keputusan Gubernur ditandatangani Kamis (23/2) malam. Karena itu, aksi penolakan akan terus dilakukan sampai Presiden meminta Gubernur Jawa Tengah mencabut SK-nya.

Perlawanan petani Kendeng kepada pemerintah semakin berapi-api. Ketika salah seorang di antara mereka meninggal usai ikut aksi. Dia adalah Patmi. Seorang warga sekaligus petani Kendeng. Perjuangan Patmi menginspirasi. Sebab, dia meninggal dunia ketika berjuang.

Patmi meninggal usai melakukan aksi cor kaki tolak pabrik semen di Kendeng, Selasa 21 Maret 2017 lalu. Semangat perlawanan Bu Patmi menolak berdirinya pabrik semen telah menginspirasi warga lainnya. Termasuk Koko, salah satu anggota Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Di matanya, Bu Patmi contoh orang yang konsisten dengan pilihan hidupnya.

Koko juga menyamakan nama Patmi dengan Padma, berati bunga. Sebab, kepulangan Bu Patmi akan menumbuhkan banyak bunga perlawanan. "Kita pasti mati. Tapi kita yang memilih jalannya. Kita yang memilih apakah (mati) dengan mencintai ibu bumi atau dengan mendurhakainya, " ungkap Koko di Jakarta, Maret 2017.

Dua orang perwakilan petani akhirnya mendapat kesempatan bertemu Jokowi di Istana pada 22 Maret 2017. Mereka Gunarti dan Gunarto, bagian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman). Gunarti menyebut, Jokowi berkomitmen agar pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang dikaji dan dikalkulasi ulang. Jokowi, kata dia, juga menyarankan agar seluruh kegiatan dan izin pabrik untuk dihentikan.

Tetapi Jokowi tak bisa banyak berbuat. Presiden menyarankan para petani meminta langsung kepada Gubernur Jateng. Sebab, izin tersebut dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo dan Jokowi tak bisa ikut campur terhadap kebijakan yang diambil setiap Kepala Daerah.

"Ya itu kalau mengenai izin ya harus tanyanya sama Gubernur. Selama ini sudah komunikasi sama Gubernur atau belum? Jangankan, bukan hanya komunikasi, kami itu sampai melakukan apapun, jangan sampai Pak Ganjar itu mengeluarkan izin dulu. tapi, Gubernurnya sudah ngotot," kata Gunarti.

Masalah agraria lainnya tengah ramai di Kulon Progo. Warga di sana masih berjuang. Menolak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport. Banyak di antara mereka mengaku belum mendapat ganti rugi dari Angkasa Pura I.

Sementara itu, Jokowi sudah mendesak. Dia ingin proyek ini rampung. Lahan subur itu segera diganti lapangan bandara. Ditarget beroperasi mulai pertengahan 2019. "Sesuai dengan yang disampaikan Menhub, kira-kira pertengahan 2019 bandara ini sudah bisa kita gunakan," kata Presiden Jokowi.

Bandara Internasional Yogyakarta yang dibangun di atas lahan seluas 587 hektare ini pada tahap I (2020-2031) akan memiliki terminal seluas 130.000 meter persegi berkapasitas hingga 15 juta penumpang per tahun, dengan runway atau landasan pacu sepanjang 3.250 meter, dan apron berkapasitas 35 pesawat.

Pada pengembangan tahap II (2031-2041), terminal Bandara Internasional Yogyakarta akan dikembangkan menjadi 195.000 meter persegi yang mampu menampung hingga 20 juta penumpang per tahun, runway 3.600 meter, dan apron yang bisa diparkiri hingga 45 pesawat. Untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo ini, Angkasa Pura I menyiapkan dana investasi Rp 9,3 triliun.

Ngebetnya pemerintah membangun bandara, membuat warga berteriak. Hermanto mau tak mau harus merelakan sanggar seni miliknya. Ratusan patung dan karya seni lainnya itu rusak tak bersisa.

Semua dihancurkan pakai backhoe dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian. Hermanto mencoba menghadang. Sendirian. Berdiri tepat di depan backhoe. Kepalanya persis di bawah alat penggaruk. Sambil bertanya kepada salah seorang petugas dari Angkasa Pura I yang berada tak jauh dari backhoe.

"Saya bilang ini rumah saya. Ini tanah saya. Ini punya saya pribadi. Petugas Angkasa Pura menjawab ini sudah dibeli. Saya bilang dibeli apa. Saya tak pernah menjual tanah saya," teriak Hermanto saat itu.

Saat sedang memertahankan pekarangan dan sanggar seninya, tiba-tiba sebuah lemparan benda asing dari arah petugas polisi tepat mengenai dahi sebelah kiri. Darah pun mengucur dari dahi Hermanto. Darah bahkan sempat menetes hingga ke kaos Hermanto. Bergambar petani sedang memegang sebuah pesawat di kaos.

Usai terkena lemparan, Hermanto pun kemudian ditarik dan diselamatkan oleh sejumlah relawan dari Aliansi Tolak Pembangunan Bandara Kulon Progo. Suasana pun memanas. Sejumlah relawan kemudian terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Saat aksi saling dorong antara relawan dan polisi terjadi tiba-tiba 12 aktivis pun diseret dan ditangkap. Tetapi tak jelas mereka melanggar pasal apa.

Upaya membangun bandara di Kulon Progo ini juga cenderung berbahaya. Lantaran wilayah itu rawan terjadi bencana tsunami. Masalah ini juga tertuang dalam Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali menyebutkan; Kabupaten Kulonprogo jadi salah satu wilayah ditetapkan sebagai zona rawan bencana alam geologi. Bahkan perda Provinsi Yogyakarta pasal 51 huruf g, menyebut sepanjang pantai di Kabupaten Kulonprogo telah ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami.

Asisten Deputi Bidang Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata Kemenko Maritim Rahman Hidayat membenarkan bahwa lokasi bandara NYIA memang berpotensi tsunami. Bahkan sebelum dilaksanakan ground breaking oleh Presiden Jokowi, pemerintah sebelumnya telah mengetahui potensi tsunami tersebut. Meskipun demikian pemerintah tak begitu saja pasrah dengan keadaan tersebut.

"Kita itu diberi berkah daerah potensi gempa dan tsunami, tapi bukan berarti harus pasrah. Kalau kita dengan Jepang hampir sama lah, jika mereka bisa kenapa kita tidak?" ujar Rahman.