Terdakwa melahirkan, sidang putusan dengan pelapor istri jenderal ditunda

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Bekasi menunda sidang putusan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa FT, ibu rumah tangga yang dipolisikan oleh istri jenderal TNI berinisial DW, Jumat (28/9). Sebab, terdakwa FT dilaporkan melahirkan bayi yang dikandungnya.

"Terdakwa tak bisa dihadirkan karena tengah melahirkan," kata kuasa hukum FT, Rimy Leo di PN Bekasi, Jumat (28/9).

Ia mengatakan, keluarga kliennya mengabarkan kalau FT melahirkan anak perempuan di rumah sakit ibu dan anak (RSIA) Bunda Aliyah tak jauh dari Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur dengan cara operasi caesar.

"Klien kami sebelumnya menyatakan kalau usia kandungannya sudah cukup untuk melahirkan," kata dia.

Lantaran melahirkan, kata dia, kliennya tak bisa menghadiri undangan pengadilan dalam agenda sidang putusan. Menurut dia, sidang ditunda pada Senin pekan depan, namun jika terdakwa tak bisa hadir maka akan ditunda lagi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bekasi, menuntut FT dengan hukuman delapan bulan penjara karena dianggap terbuksi dan sah melangga pasal 378 tentang penipuan.

Menurut LBH Apik kasus ini bermula ketika DW memesan 10 buah seragam batik kepada FT, namun sampai waktu yang dijanjikan FT tak kunjung memenuhi pesanan tersebut hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. FT yang sudah menyatakan bersedia mengembalikan uang Rp 2,5 juta justru dilaporkan ke polisi oleh DW yang merupakan istri dari Jenderal TNI.

LBH menilai perkara yang menjerat FT tidak seharusnya dibawa ke ranah pidana.

Sebab jika merujuk pada peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 2 tahun 2012, apabila kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta, penyelesaian bisa diselesaikan secara perdata.

Komisionir Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kota Bekasi, Sopar Makmur mengatakan, negara wajib memberikan perlindungan terhadap ibu dan bayinya. "Persoalan hukumnya wajib dipertimbangkan oleh pihak pengadilan bahwa ibu dan anak harus mendapatkan tempat yang aman dan baik," katanya.

Soalnya, ujar dia, seorang ibu wajib menyusui bayinya. Bahkan, negara sekalipun harus menjamin bahwa ibu dan anak tak boleh dipisahkan.