Teroris makin canggih, perlu anggaran tambahan buat Polri

Merdeka.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Pemerintah untuk segera meningkatkan anggaran terkait penanggulangan teroris. Khususnya untuk institusi Brimob dan Densus 88 yang merupakan pasukan terdepan dalam berantas terorisme.

Demikian disampaikan Wakil Komisi I DPR RI, Ahmad Hanafi Rais yang datang bersama rombongan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (21/6).

"Yang harus diperbaiki soal kedisiplinan dan secara keseluruhan komitmen juga harus lebih efektif karena dukungan parlemen mengenai politik anggaran untuk Polri juga semakin lama semakin bagus," ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, Polri (Brimob) berhak untuk memiliki anggaran yang lebih agar sistem keamanan bisa lebih baik lagi.

"Dan yang harus disikapi, Pemerintah juga jangan terlalu dikompromikan dengan alasan budget atau pemotongan anggaran yang selama ini dilakukan," katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Alhabsy. Menurutnya, teknologi teroris yang semakin canggih harus segera disikapi secara serius. Salah satunya, dengan penambahan anggaran untuk Brimob maupun Densus.

"Peran Brimob maupun Densus tadi sudah kita lihat secara profesional artinya memang layak mereka mendapatkan itu, tapi kan kemajuan tekhnologi teroris kan semakin tinggi apalagi kalau pakai kimia atau cyber crime. Tadi kita lihat secara khusus yang menyangkut men wall, kemanusiaannya oke punya. Evaluasinya masih panjang, kita lihat dari banyak sisi," katanya pada awak media usai melihat secara lansgung simulasi penanganan teroris di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

Intinya, kata politikus PKS itu, masih banyak perhatian, di antaranya sarana dan prasaran yang dinilainya masih kurang maksimal.

"Ya kalau bisa jangan mematikan manusianya, tapi bisa menyidang mereka agar tahu asal muasal hingga backgroundnya kenapa dia (pelaku) melakukan itu. Tapi kalau sudah terjadi apa boleh buat, itu maunusiawi kalau sudah di lapangan," katanya.

"Tapi kita berharap lebih banyak yang bisa diselesaikan di pengadilan. Terlebih dengan banyaknya kelompok Santoso yang tertangkap di Tinombala dan Poso. Kita apresiasi kinerja Brimob dan Densus 88," imbuhnya. (mdk/rnd)