Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tidak Penuhi Syarat, Malang Raya Belum Bisa Terapkan New Normal

Tidak Penuhi Syarat, Malang Raya Belum Bisa Terapkan New Normal Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. ©2020 Istimewa

Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kawasan Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu belum bisa menerapkan masa normal baru (new normal).

"Masih ada persyaratan agar suatu wilayah menuju normal baru yang belum dipenuhi," kata Khofifah di Surabaya, Minggu (7/6).

Dengan demikian, masa transisi setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan tersebut akan diperpanjang selama tujuh hari dan dimulai pada hari ini hingga Sabtu, 13 Juni 2020.

"Perpanjangan masa transisi ini nantinya juga disertai dengan evaluasi kembali pada akhir periode, yaitu hari ketujuh," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Menurut Khofifah, terdapat persyaratan berdasarkan panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO agar suatu wilayah menuju normal baru, yaitu rate of transmission (RT) atau rasio penularan kurang dari satu.

Dalam hal ini, kata dia, rasio penularan di Malang Raya tercatat hingga Jumat (5/6) masih pada angka 1,23 per hari.

"Panduan dari WHO, salah satu syarat menuju normal baru adalah ketika rate of transmission-nya kurang dari satu. Posisi per hari ini, RT dari Malang Raya masih 1,23," katanya.

Masa transisi setelah PSBB di Malang Raya merupakan yang kedua, setelah pada 1 Juni-6 Juni 2020 diberlakukan tahap pertama.

Selain karena angka rate of transmission dan evaluasi tahap pertama, Gubernur Khofifah juga menyebut jika masa transisi memerlukan waktu yang lebih lama.

Dalam praktiknya, kata dia, di masyarakat masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang berakibat pada bertambahnya kasus positif Covid-19 walaupun tidak signifikan.

Berdasarkan catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim hingga Sabtu (6/6), jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Malang sebanyak 92 orang, Kota Malang bertambah satu menjadi 69 orang (data 7/6) dan Kota Batu 38 orang.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ridwan Kamil: IKN Bukan Ide Pak Jokowi, Sering Orang Salah Kira
Ridwan Kamil: IKN Bukan Ide Pak Jokowi, Sering Orang Salah Kira

Ridwan Kamil sendiri diangkat menjadi Kurator Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya
Anies Sebut IKN Ketimpangan Baru, TPN Ganjar-Mahfud: Itu Simbol Pembangunan Tak Lagi Jawasentris
Anies Sebut IKN Ketimpangan Baru, TPN Ganjar-Mahfud: Itu Simbol Pembangunan Tak Lagi Jawasentris

Anies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya
Gibran Ogah Tanggapi Anies Baswedan yang Kritik Keras IKN
Gibran Ogah Tanggapi Anies Baswedan yang Kritik Keras IKN

Menurut Anies saat ingin melakukan pemerataan di Indonesia, harus dimulai dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota
Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota

Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.

Baca Selengkapnya
VIDEO: TPN blak-blakan Bahas Dampak Ibu Kota Baru: Tak Mungkin Kalau Hanya IKN
VIDEO: TPN blak-blakan Bahas Dampak Ibu Kota Baru: Tak Mungkin Kalau Hanya IKN

Tim Pemenangan Nasional bersama para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud berkumpul.

Baca Selengkapnya
2 Daerah di Sumsel jadi Kota dengan Polusi Udara Terburuk di Indonesia, Nomor 1 Palembang
2 Daerah di Sumsel jadi Kota dengan Polusi Udara Terburuk di Indonesia, Nomor 1 Palembang

Hal ini dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan.

Baca Selengkapnya
Kepala Bappenas: Kota-Kota di Indonesia Itu Tak Punya Bentuk Jelas
Kepala Bappenas: Kota-Kota di Indonesia Itu Tak Punya Bentuk Jelas

Dengan kota yang amorf, pembangunan sebuah kota tidak lagi didasari masterplan, tetapi berdasarkan desakan-desakan ekonomi atau komersial.

Baca Selengkapnya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Mulai Buka-bukaan, Ini Sederet Curhatan Sulitnya Pindahkan Ibu Kota
Jokowi Mulai Buka-bukaan, Ini Sederet Curhatan Sulitnya Pindahkan Ibu Kota

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.

Baca Selengkapnya
Khofifah hingga Bobby Dapat Satyalencana dari Mendagri, Gibran Absen
Khofifah hingga Bobby Dapat Satyalencana dari Mendagri, Gibran Absen

Khofifah hingga Bobby Dapat Satyalencana dari Mendagri, Gibran Absen

Baca Selengkapnya
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Nadiem Makarim dan Menteri PPPA Tak Hadiri Sidang Kabinet di IKN
Ini Alasan Nadiem Makarim dan Menteri PPPA Tak Hadiri Sidang Kabinet di IKN

Jokowi menyampaikan tak semua negara mampu membangun ibu kota dari nol.

Baca Selengkapnya