Tingkat kesadaran warga Jabar bayar pajak masih rendah
Merdeka.com - Tingkat kesadaran warga Jawa Barat untuk membayar pajak masih terbilang rendah. Potensi kehilangan pendapatan negara pun hilang tinggi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo mengatakan, untuk Kanwil DJP I Jabar saja wajib pajak melapor baru setengahnya, dari 3 juta wajib pajak terdaftar.
"Wajib pajak ini ada di 3 juta, dari 40 juta warga (Jabar). Dari (wajib pajak) yang lapor pun belum tentu semua bayar. Jadi banyak potensi yang hilang," kata Yoyok di Gedung Sate, Bandung, Kamis (3/3).
-
Bagaimana cara warga menunjukkan ketidakhadiran mereka? Akibatnya, tamu undangan tampak tak satupun hadir meski biduan sudah bernyanyi di atas panggung.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Bagaimana warga Jati Padang berbagi? Warga memilih pakaian saat bazar sayuran, bahan makanan dan bahu bekas layak pakai gratis di Jalan Jati Padang VI, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (29/3/2024).
-
Bagaimana warga di kampung itu? Selain memiliki pemandangan yang indah dengan hamparan rumput, warga di kampung tersebut dikenal ramah.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Kenapa warga Jati Padang bagi-bagi barang? Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap bulan suci Ramadan dengan tujuan saling berbagi di antara warga yang mampu kepada warga tidak mampu.
Menurut yoyok, wajib pajak tidak patuh di antaranya perorangan bergerak di sektor perdagangan dan informal. "Kalau pekerja formal aman. Tapi banyak wajib pajak, dia jualan tekstil, sepatu, enggak punya NPWP," ujar Yoyok.
Yoyok mengaku terus menjaring wajib pajak buat meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan pihak lain, buat mengetahui wajib pajak mana saja yang belum patuh.
Karena itu, Yoyok mengaku akan memberikan sanksi kurungan penjara kepada wajib pajak yang tidak patuh. "Tapi yang enggak mau bayar, masih kita pelajari," ucap Yoyok.
Yoyok mengatakan, selain masih rendahnya para wajib pajak, tidak sedikit yang tidak terbuka dalam melaporkan transaksi keuangannya. Ini berdampak pada besaran nilai pajak yang tidak sesuai. Misalnya ada pemilik mobil mewah seperti Bentley.
"Tapi bayar pajak cuma sejuta (rupiah) setahun," imbuh Yoyok.
Yoyok berharap wajib pajak bisa lebih tinggi. Sebab pihaknya menargetkan tahun ini pendapatan pajak sebesar Rp 30 triliun. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cakupan kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal masih sangat rendah, yaitu baru sebanyak 10,13%.
Baca SelengkapnyaKegiatan sosialisasi perpajakan kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca SelengkapnyaPresiden yakin masyarakat akan merasakan manfaat Tapera
Baca SelengkapnyaKemnaker menggelar kegiatan bertajuk 'Edukasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Bukan Penerima Upah' di Padang.
Baca SelengkapnyaData-data survei opini publik digunakan dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaDedi Mulyadi menyoroti penderitaan masyarakat Parung, Kabupaten Bogor yang tersiksa akibat debu dan jalan rusak akibat aktivitas tambang
Baca SelengkapnyaJumlah tertanggung industri asuransi jiwa Lebih rendah dibandingkan jumlah kepesertaan BPJS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2022.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen.
Baca SelengkapnyaDengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.
Baca SelengkapnyaKIP menyayangkan pemerintah tidak melakukan sosialisasi Tapera secara masif terlebih dahulu kepada publik.
Baca Selengkapnya