Vaksin palsu, Menkes diminta kembalikan fungsi kefarmasian ke BPOM
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago, mendesak Menteri Kesehatan RI agar segera menyelesaikan kasus vaksin palsu. Dengan bantuan dari pihak Bareskrim Mabes Polri, seharusnya kasus ini bisa cepat diselesaikan oleh pihak Kemenkes.
"Kalau vaksin palsu ini sebenarnya credit point buat Menkes. Beliau selesaikan kasus ini dengan segera. Investigasi melibatkan Bareskrim, agar dapat menyelesaikan kasus vaksin palsu," kata Irma di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (18/7).
Irma juga meminta agar Kemenkes mengembalikan fungsi Badan POM, dengan mencabut tiga Permenkes, yakni Permen No 30 untuk Puskesmas, No 35 untuk Apotek, dan Permen No 58 tentang Rumah Sakit. Hal itu agar segala bentuk pengawas.
-
Bagaimana Inara Rusli mengumpulkan bukti untuk gugatannya? Memang belum pernah ada sih kasus yang bisa memenangkan royalti sebagai harta gono-gini, cuma kita coba aja. Aku cari-cari di arsip (surat-surat dari label) Alhamdulillah ada, yaudah itu dipelajarin sama beliau sambil kumpulin saksi saksi ahli, alhamdulillah dikabulin gugatannya,' katanya.
-
Apa hasil capaian Bareskrim Polri? Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada memaparkan, jumlah aset yang disita mencapai Rp10,5 triliun.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Kasus apa yang sedang diselidiki? Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap adik dari tersangka Harvey Moeis (HM) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
-
Apa tindakan Bareskrim Polri terhadap caleg narkoba? Bareskrim Polri menangkap calon anggota legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang berinisial S, terkait perkara tindak pidana narkoba.
-
Dimana kasus narkoba jaringan internasional ini dibongkar? Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus peredaran narkoba jaringan internasional yang beroperasi di Malaysia-Riau-Jakarta.
Dirinya berharap, ke depannya jangan sampai ada campur tangan Kemenkes, dalam masalah pengawasan obat kepada fasilitas kesehatan.
"Kembalikan fungsi pengawasan kefarmasian pada BPOM, agar pengawasan berjalan fair," pungkasnya.
Diketahui, sebanyak 14 rumah sakit telah ditetapkan sebagai penerima dan pemberi vaksin palsu kepada para pasiennya, dalam beberapa tahun ke belakang. Ke-14 rumah sakit itu mayoritas tersebar di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dan satu rumah sakit yang terletak di wilayah Jakarta Timur. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan dilakukan usai BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan senilai Rp371,83 miliar dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020-2023.
Baca SelengkapnyaKepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jaringan mafia skincare.
Baca SelengkapnyaErick mengaku, telah menyerahkan sepenuhnya ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dilakukan tindakan hukum yang berlaku.
Baca SelengkapnyaPemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.
Baca SelengkapnyaKapolri mengingatkan, seluruh penyidik untuk tidak tergesa-gesa dalam menangani sebuah kasus.
Baca SelengkapnyaTiko mengatakan pihaknya tak akan pandang bulu dalam proses hukum tersebut. Termasuk jika ditemukan pengurus perusahaan yang bermasalah.
Baca SelengkapnyaProduksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaTiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaIrma pun meminta BPOM bekerjasama dengan Badan Karantina untuk menyelidiki peredaran anggur muscat.
Baca SelengkapnyaDalam memastikan quantity and quality produk, Irto mengatakan pengecekan selalu dilakukan berkala mulai dari Terminal BBM hingga SPBU.
Baca SelengkapnyaDia tidak menampik hal itu dilakukan secara menyeluruh.
Baca SelengkapnyaPengungkapan dan penindakan dari penyelewengan BBM dan LPG Subsidi ini berhasil menurunkan penyelewengan dan menyelamatkan keuangan negara.
Baca Selengkapnya