VIDEO: Menteri Nadiem Blak-blakan UKT Batal Naik Tinggi Hingga Restu Presiden Jokowi
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim membatalkan keputusan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025.
Hal ini telah direstui oleh Presiden Jokowi.
Kemendikbudristek, pada akhir pekan lalu, berkoordinasi kembali dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT.
Pemerintah, lanjutnya, akan mengumumkan aturan pengganti skema kenaikan UKT dalam waktu dekat.
Sebagai informasi, Penyesuaian Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) dalam Permendikbudristek nomor 2 2024 mempertimbangkan fakta meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran.
Mengingat perubahan pada dunia kerja yang juga semakin maju teknologinya, sementara SSBOPT tidak pernah dimutakhirkan sejak 2019.
Sebelumnya, Kemendikbudristek menilai ada kemungkinan PTN keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan mahasiswa tidak akurat.
berita untuk kamu.
Ada segelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga kenaikan UKT dirasa tidak wajar.
Serta ada kesalahpahaman bahwa kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. Padahal secara keseluruhan, hanya 3,7 persen mahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok UKT tertinggi.
- Afida Maulia Sabarini
- Harwanto Bimo Pratomo
Nadiem Makarim membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi tidak mau banyak berkomentar terkait putusan MA tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga memerintahkan agar TNI bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk mengatasi masalah kekeringan di wilayah rawan kekeringan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Salah satu poin utama dari revisi ini adalah penentuan besaran iuran peserta yang dapat dievaluasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menandatangani peraturan presiden, terkait kenaikan tunjangan petugas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaSelama ini Jokowi melihat kendala terbesar sulitnya kota menjadi maju pemimpinnya.
Baca SelengkapnyaTim Hukum 01, Ari Yusuf Amir mengatakan kecurangan pemilu melibatkan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Firli Bahuri
Baca Selengkapnya