Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
MKD DPR Sanksi Yulius Hanua Singgung Parcok, Sekjen PDIP: Sampaikan Kebenaran Malah Dihukum
MKD DPR Sanksi Yulius Hanua Singgung Parcok, Sekjen PDIP: Sampaikan Kebenaran Malah Dihukum

MKD seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI, apapun fraksinya, ketika ia bekerja dalam menyuarakan kebenaran.

PDIP
MKD Sanksi Anggota DPR PDIP Yulius Setiarto Buntut Sebut Polisi Cawe-Cawe Pilkada
MKD Sanksi Anggota DPR PDIP Yulius Setiarto Buntut Sebut Polisi Cawe-Cawe Pilkada

Yulius disanksi karena pernyataannya menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024.

Kronologi Partai Coklat Muncul di Pilkada 2024, Disebut Sebagai Simpatisan Jokowi
Kronologi Partai Coklat Muncul di Pilkada 2024, Disebut Sebagai Simpatisan Jokowi

Membahas isu kontroversial yang melibatkan Partai Cokelat dalam Pilkada 2024.

Partai Cokelat
Seputar Partai Coklat, Definisi Lengkap hingga Asal-Usulnya
Seputar Partai Coklat, Definisi Lengkap hingga Asal-Usulnya

Isu mengenai "Partai Coklat" menarik perhatian masyarakat dan memicu diskusi mengenai netralitas dalam proses demokrasi pada Pilkada 2024.

Partai Cokelat
Terima 1.500 Dugaan Pelanggaran Pilkada Termasuk Isu Parcok, Bawaslu Buka Suara
Terima 1.500 Dugaan Pelanggaran Pilkada Termasuk Isu Parcok, Bawaslu Buka Suara

Bawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.

Bawaslu
Sekjen PDIP Hasto Minta Polisi Tiru Jenderal Hoegeng, Bukan Jadi Parcok
Sekjen PDIP Hasto Minta Polisi Tiru Jenderal Hoegeng, Bukan Jadi Parcok

Hasto mengatakan Pilkada Serentak 2024 dihancurkan oleh Partai Cokelat.

Hasto Kristiyanto
VIDEO: Panas! Komisi I Depan Menhan & Panglima Singgung Jenderal Nganggur Hingga 'Partai Coklat'
VIDEO: Panas! Komisi I Depan Menhan & Panglima Singgung Jenderal Nganggur Hingga 'Partai Coklat'

Anggota Komisi I DPR, Yoyok Riyo Sudibyo menyinggung soal jenderal TNI yang banyak menganggur saat rapat bersama Menhan Sjafrie dan Panglima TNI Agus Subiyanto

Berita Update
Wamendagri Tanggapi Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Harus Ada Proses Politik di DPR
Wamendagri Tanggapi Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Harus Ada Proses Politik di DPR

Bima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.

Wamendagri
PDIP Kembali Singgung Demokrasi Dikebiri Jokowi & Parcok: Mahalnya Kedaulatan Rakyat
PDIP Kembali Singgung Demokrasi Dikebiri Jokowi & Parcok: Mahalnya Kedaulatan Rakyat

Hasto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.

PDIP
Rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Empat Personel Langgar Netralitas Selama Pilkada
Rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Empat Personel Langgar Netralitas Selama Pilkada

Empat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.

Pilkada 2024
PDIP akan Gugat Dugaan Kecurangan Pilkada ke MK, Usul Pemeriksaan Saksi Pakai Alat Uji Kebohongan
PDIP akan Gugat Dugaan Kecurangan Pilkada ke MK, Usul Pemeriksaan Saksi Pakai Alat Uji Kebohongan

Rencananya, gugatan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15 Desember 2024.

PDIP
Di Hadapan Jaksa Agung, Politisi Demokrat Ungkap Ada Intelijen 'Main' Jelang Pemilu
Di Hadapan Jaksa Agung, Politisi Demokrat Ungkap Ada Intelijen 'Main' Jelang Pemilu

Seharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.

Pemilu2024