Yakin Amien Rais tak salah, Din nilai KPK tendensius dan politis

Merdeka.com - Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin ikut angkat bicara terkait penyebutan nama Amien Rais oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang kasus dugaan korupsi alat Kesehatan dengan terdakwa mantan Menkes Siti Fadillah Supari. Dia yakin mantan Menkes era Presiden SBY itu tidak pernah mengirim uang hingga Rp 600 juta ke Amien Rais.

"Saya rasa itu perlu diverifikasi secara bertanggung jawab oleh KPK karena saya mengetahui dan mengikuti mantan Menkes Siti Fadillah sama sekali tidak pernah menyebut Amien Rais dan beliau tidak pernah memberi, mentransfer dana kepada Amien Rais tapi kok tiba-tiba JPU KPK menyebutnya. Ini yang Saya anggap tendensius," katanya di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Din juga menyesalkan isunya semakin melebar dan menyeret nama Muhammadiyah. Dia membantah isu yang menyebut bahwa Siti Fadillah diusung dari Muhammadiyah. Menurutnya, itu adalah isu tak bertanggungjawab.

"Apalagi mohon maaf membawa bawa muhammadiyah. Menkes Siti Fadillah diusung Muhammadiyah, di PAN banyak Muhammadiyah, ini tidak etis. Enggak pernah ada kasus lain disebut-sebut organisasinya. Maka tidak salah kalau saya pribadi bersuudzon ini ada apa dengan KPK," katanya.

Dia memandang kasus korupsi alkes yang kemudian menyeret nama Amien Rais sarat kepentingan politik. KPK dianggap dimanfaatkan pihak tertentu maka kasus ini perlu cepat diselesaikan.

"Ada enggak faktanya Siti memberi ke Amien Rais? Kalau saya menanggapi kasus itu kental muatan politis. Untuk menjalankan politik membasmi, membunuh lawan-lawan politiknya. Itu tidak baik, itu tidak Pancasilais. Itu tidak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab Apalagi sila yang ketuhanan Yang Maha Esa. Itu harus dihentikan."

Din mengaku mendukung KPK untuk memberantas korupsi namun dengan prinsip keadilan jangan tebang pilih. Namun dia tidak rela jika lembaga antirasuah itu dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

"Saya tidak menuduh tapi ada gelagat-gelagatnya untuk kemudian membasmi lawan-lawan politiknya."