3 Bank BUMN dijaminkan, PPP desak Komisi III panggil Menteri Rini

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menjelaskan utang yang dilakukannya dengan China dengan menjaminkan tiga bank nasional. Penjelasan itu, lanjut Sani, harus dilakukan secara terbuka agar Indonesia tak dirugikan.

"Menteri BUMN harusnya menjelaskan isu ini secara terbuka, terutama apa yang menjadi isi perjanjian utang dengan China. Isu yang berkembang dikaitkan dengan 3 bank BUMN (Mandiri, BRI dan BNI) yang konon asetnya dijadikan jaminan," kata Arsul ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (25/9).

Selain itu, dia juga meminta komisi DPR terkait dapat mengklarifikasi dan mengkaji dokumen perjanjian antara Rini dengan China. Serta perjanjian utang itu sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPR.

"Komisi VI harus mengklarifikasi soal ini dan mengkaji dokumen-dokumen perjanjian ini sehingga tidak berkembang ke mana-mana kalau soal privatisasi BUMN. Harus dilihat dulu isi perjanjiannya, apakah termasuk yang harus didapat dari persetujuan DPR atau tidak," jelasnya.

Menurutnya, apabila dalam perjanjian tersebut melangkahi kewenangan DPR maka membuka peluang dewan menuntut pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan perjanjian utang tersebut. "Jika ada pelanggaran hukum atau prosedur. Maka bisa saja DPR meminta pemerintah untuk membatalkan atau tidak merealisasikan isi perjanjiannya," terang.

Meskipun begitu, politikus PPP cenderung menerima adanya privatisasi atau pengalihan kepemilikan perusahaan BUMN yang bukan sektor prioritas. Asal proses pengalihan aset BUMN melalui tahapan pasar modal.

"Sepanjang bukan BUMN strategis maka tak ada masalah. Cuma privatisasi hendaknya melalui pasar modal bukan dengan jual saham langsung kepada pihak asing," pungkasnya.